Jazuli menekankan komunikasi PKS dengan partai-partai politik lain untuk menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif berjalan lancar.
"Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," kata dia.
PKS Disarankan Tak Gabung Koalisi Prabowo
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Lebih baik dan bijak bagi PKS untuk memilih jalan jadi oposisi selama 5 tahun mendatang, ketimbang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Bawono saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April.
Dia menilai posisi PKS sebagai oposisi akan penting dan krusial bagi kelangsungan mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memiliki feedback.
"Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan akan jadi yang terbaik karena memperoleh feedback dari oposisi," kata Bawono.
Di sisi lain, kata dia, PKS seharusnya memiliki sikap malu karena selama kampanye Pilpres 2024 kerap mengkritik Prabowo-Gibran. "Kalau PKS bergabung dengan pemerintahan ini, apakah PKS tidak punya rasa malu pada publik dan konstituen mereka?" ujarnya.
Adapun pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan keputusan PKS berada di luar pemerintahan akan menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Dia menyebutkan PKS dapat bersama-sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengkritik kebijakan pemerintah.
"Minimal 2 partai ini (PKS dan PDIP) akan jadi partai kritis yang selalu menyalak 5 tahun mendatang," kata Adi.
Dia menilai PKS dan PDIP bisa menjalin kerja sama yang baik sebagai oposisi. Seandainya kerja sama tak bisa dilakukan, PKS dan PDIP tetap bisa menjadi oposisi dengan posisi masing-masing menyesuaikan isu yang mereka kawal.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Pilihan editor: Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya