TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gelora menolak jika PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto di pemerintahan. Penolakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik pada Senin, 29 April 2024. Alasannya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.
Sejauh ini, PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo, tetapi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Aboe menyebut PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.
Namun Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah untuk masuk koalisi atau menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.
"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 29 April seperti dikutip Antara.
Anggota Komisi I DPR ini menyebutkan pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis. Dia mengatakan PKS tidak pernah membatasi diri usai Pilpres 2024. Sebaliknya, partainya konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik.
“Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. Kompetisi itu saat pemilu, kami tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," ujarnya.
Sikap PKS Ditentukan Majelis Syura dan DPTP
Jazuli menuturkan sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ucapnya.
Meski demikian, dia masih enggan membeberkan perihal waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP sehingga meminta publik menunggu pengumuman sikap resmi PKS.
"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wakil presiden masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," kata dia.
