Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024

image-gnews
Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan  untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperkirakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal cawe-cawe terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, menyebut, politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024.

Apalagi dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur dari pusat sampai desa telah disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi.

"Itu (politisasi bansos dan mobilisasi aparat) juga yang akan terjadi di Pilkada 2024," ucap Fadli dalam diskusi Refleksi Hasil Pemantauan Kinerja dan Menakar Netralitas Penjabat di Pilkada 2024 pada Senin, 29 April 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. 

Fadli menduga upaya intervensi Jokowi akan sangat tampak pada daerah-daerah yang menjadi arena pertarungan bagi anggota keluarganya atau koalisi pemerintah yang didukung bekas Wali Kota Solo itu. 

Menurut dia, upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat di Pilkada 2024 sebenarnya bisa ditekan dengan putusan MK. Sayangnya, kata Fadli, putusan MK yang menolak dalil politisasi bansos dan mobilisasi aparat justru menurunkan batas etik dan integritas dalam penyelenggaran pemilu. 

"Kita meskipun susah berharap dengan Bawaslu, tapi tetap harus didorong di Pilkada ini," ujar dia.

Senada, Peneliti Perludem Heroik Pratama mengatakan politisasi bansos dapat dimanfaatkan khususnya bagi penjabat kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024. Penjabat kepala daerah yang maju bisa mempersonalisasi bansos untuk kepentingan elektoral dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Perludem mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi yang mengatur pembagian bansos jelang Pemilu, khususnya Pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.

Seperti diketahui, sejumlah anggota keluarga Jokowi direncanakan maju dalam Pilkada. Walikota Medan sekaligus menantu Jokowi telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumut.

Selain Bobby, deretan anggota keluarga Presiden Jokowi yang direncanakan maju dalam pilkada adalah anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono. Kaesang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang direncanakan maju dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, Erina disebut-sebut bakal diusung maju dalam pemilihan bupati di Sleman, Yogyakarta, oleh Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan besarnya pengaruh Jokowi dalam pilkada dinilai bisa berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi. Sebab, kemenangan yang diperoleh para anggota keluarga Presiden dinilai bakal menjadi bumerang bagi nama baik bekas Gubernur DKI itu setelah lengser.

"Label terhadap Presiden Jokowi akan sangat buruk karena dinilai haus kekuasaan," ujar Agung. Meski begitu, menurut dia, pemberian label negatif tidak mampu menghentikan peluang menang keluarga Presiden dalam pilkada.

Pilihan editor: Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

27 menit lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

45 menit lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

2 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

2 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

3 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

3 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.


Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

4 jam lalu

Petugas memeriksa pasien yang menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat layanan fasilitas kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.