Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

22 Tahun PKS, Capaian dari Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024

image-gnews
Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi  parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia
Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada 20 April 2024 genap berusia 22 tahun. PKS telah banyak menghadapi lika liku perjalanan politik sejak awal pendirian. Partai ini juga sering dikatakan sebagai partai kaum muda karna banyak mengusung anak muda misalnya pada awal- awal tampil dalam pemilu 2004. Begini kilas balik PKS.

Pendirian partai PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 di Lapangan Monas, Jakarta. Namun, sebenarnya partai yang mengusung Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini punya sejarah tersendiri dimana partai ini dalam perjalananya juga ada gabungan partai lain. Begini sejarahnya.

Pendirian Partai Keadilan 

Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, jabatan Presiden Soeharto pindah tangan ke Presiden Habibie. Pada saat itu banyak terjadi pembentukan partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada tahun 1998 para mahasiswa Islam yang tergabung dalam beberapa satuan organisasi seperti yayasan AlHaramain, umumnya Alumni Timur Tengah dan komunitas SIDIK (Studi dan Informasi untuk Dunia Islam Konteporer) yaitu kumpulan Aktivis Dakwah Indonesia. Lalu ada ISTEC, yaitu alumni perguruanTinggi negara-negara barat dan yayasan Ibu Harapan.

Musyawarah yang berlangsung dipimpin oleh Ustadz Hilmi Amiruddin, dengan peserta sebanyak 34 orang, hasil keputusan rapat tersebut akhirnya sepakat mendirikan Parta Keadilan (PK). Kesepakatan diambil pada hari Senin, 26 Rabiul Awal 1419 H atau 20 Juli 1998. Deklarasi pendirian partai dilakukan Masjid Al Azhar pada tanggal 19 Agustus 1998 dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan dihadiri oleh 30.000 orang. Keputusan tersebut juga menetapkan Dr. Nurmahmudi Ismai sebagai Presiden Partai.

Pada pemilihan umum 1999 Partai Keadilan sudah ikut berpartisipasi dengan memperoleh 7 kursi di DPR RI. Adapun dari capaian suara secara umum perolehan suara PK membawanya berada di posisi ke tujuh dari 48 partai politik yang ikut kontestasi. 

Capaian yang diperoleh PK pada Pemilu 1999 tersebut belum mampu mencapai ambang batas minimum suara dalam electoral threshold. Kegagalan tersebut memukul mundur PK untuk dapat ikut kembali pada Pemilu 2004.

Bersatunya PK dengan Partai PKS

Dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 5 Nomor 1 (2020): 77 Dengan judul penelitiaan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017, perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017Sejumlah usaha dilakukan PK agar bisa tetap ikut pada Pemilu 2004. PK lalu berganti lambang dan nama menjadi PKS. 

Dewan syuro XIII melakukan musyawarah di wisma Haji Bekasi Jawa Barat, pada 17 April 2003 hasilnya merekomendasikan PK bergabung dengan PKS. Setelah 3 hari kemudian deklarasi DPP PKS dilakukan di Silang Monas Jakarta yang dihadiri sekitar 40.000 kader. Hidayat Nur Wahid ditetapkan menjadi Presiden PKS mengantikan Al Muzammil Yusuf.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 3 Juli 2003 secara adminstratif yuridis PK resmi bergabung dengan PKS setelah melewati beberapa verifikasi oleh lembaga Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat dewan kepemimpinan wilayah (tingkat Provinsi) dan dewan pimpinan Daerah (tingkat Kabupaten/Kota). Peresmian tersebut dilakukan kantor pengacara Tri Sulis Yorni di Pamulang, Tanggerang.

Karier Politik PKS

Pada Pemilu 2004 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengisi kursi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Pada Pemilu 2024 perolehan suaranya 7,34 persen atai 8,3 juta suara.

Pada Pemilu 2009, peroleh suara PKS turun menjadi 8,2 juta suara tapi perolehan suara secara persentase meningkat menjadi 7,88 persen.

Pasca Pemilu tahun 2014 PKS berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Jumlah perolehan suara PKS sejak tahun 2004 terus mengalami kenaikan di atas 7 persen. Hanya pada 2014 mengalami penurunan pada angka 6.79 persen meskipun jumlah suara meningkat menjadi 8,4 juta suara.

Pada Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera yang digelar pada November 2020 menetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020-2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden Partai.

Beberapa Kader PKS yang sukses dalam kancah politik nasional dan daerah diantaranya, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden RI 2024, Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumatra Barat 2019-2024. Zulkieflimansyah Gubernur NTB. Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu 2020-2024. Gubernur Jambi Al Haris Abdullah Sani, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor-Muhidin dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Masturi.

Lonjakan terbesar perolehan suara pada Pemilu 2019, PKS mendulang 8,21 persen dengan 11,4 juta suara dengan 50 kursi di DPR. Pada Pemilu 2024 kali ini PKS memperoleh 8,4 persen atau 12.781.353 dengan kuota 53 kursi di parlemen.

Pilihan Editor: Profil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ini Targetnya di Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

27 menit lalu

Ketua DPD PSI Kota Depok Oparis Simanjuntak usai deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

3 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

7 jam lalu

Enam ketua dan sekretaris partai di Depok menunjukan hasil kesepakatan deklarasi membentuk Koalisi Sama Sama pada Pilkada 2024 serentak di The Margo Hotel, Jalan Margonda, Depok, Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

Enam partai berkoalisi untuk melawan bakal calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diusung PKS bersama Golkar dan Nasdem.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

16 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

21 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

21 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah di acara halalbihalal DPD Partai Golkar Sumut mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut mendatang, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

1 hari lalu

Anies Baswedan saat menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh usai melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/Rahmat Fajri
Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?