Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

22 Tahun PKS, Capaian dari Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024

image-gnews
Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi  parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia
Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada 20 April 2024 genap berusia 22 tahun. PKS telah banyak menghadapi lika liku perjalanan politik sejak awal pendirian. Partai ini juga sering dikatakan sebagai partai kaum muda karna banyak mengusung anak muda misalnya pada awal- awal tampil dalam pemilu 2004. Begini kilas balik PKS.

Pendirian partai PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 di Lapangan Monas, Jakarta. Namun, sebenarnya partai yang mengusung Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini punya sejarah tersendiri dimana partai ini dalam perjalananya juga ada gabungan partai lain. Begini sejarahnya.

Pendirian Partai Keadilan 

Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, jabatan Presiden Soeharto pindah tangan ke Presiden Habibie. Pada saat itu banyak terjadi pembentukan partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada tahun 1998 para mahasiswa Islam yang tergabung dalam beberapa satuan organisasi seperti yayasan AlHaramain, umumnya Alumni Timur Tengah dan komunitas SIDIK (Studi dan Informasi untuk Dunia Islam Konteporer) yaitu kumpulan Aktivis Dakwah Indonesia. Lalu ada ISTEC, yaitu alumni perguruanTinggi negara-negara barat dan yayasan Ibu Harapan.

Musyawarah yang berlangsung dipimpin oleh Ustadz Hilmi Amiruddin, dengan peserta sebanyak 34 orang, hasil keputusan rapat tersebut akhirnya sepakat mendirikan Parta Keadilan (PK). Kesepakatan diambil pada hari Senin, 26 Rabiul Awal 1419 H atau 20 Juli 1998. Deklarasi pendirian partai dilakukan Masjid Al Azhar pada tanggal 19 Agustus 1998 dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan dihadiri oleh 30.000 orang. Keputusan tersebut juga menetapkan Dr. Nurmahmudi Ismai sebagai Presiden Partai.

Pada pemilihan umum 1999 Partai Keadilan sudah ikut berpartisipasi dengan memperoleh 7 kursi di DPR RI. Adapun dari capaian suara secara umum perolehan suara PK membawanya berada di posisi ke tujuh dari 48 partai politik yang ikut kontestasi. 

Capaian yang diperoleh PK pada Pemilu 1999 tersebut belum mampu mencapai ambang batas minimum suara dalam electoral threshold. Kegagalan tersebut memukul mundur PK untuk dapat ikut kembali pada Pemilu 2004.

Bersatunya PK dengan Partai PKS

Dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 5 Nomor 1 (2020): 77 Dengan judul penelitiaan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017, perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017Sejumlah usaha dilakukan PK agar bisa tetap ikut pada Pemilu 2004. PK lalu berganti lambang dan nama menjadi PKS. 

Dewan syuro XIII melakukan musyawarah di wisma Haji Bekasi Jawa Barat, pada 17 April 2003 hasilnya merekomendasikan PK bergabung dengan PKS. Setelah 3 hari kemudian deklarasi DPP PKS dilakukan di Silang Monas Jakarta yang dihadiri sekitar 40.000 kader. Hidayat Nur Wahid ditetapkan menjadi Presiden PKS mengantikan Al Muzammil Yusuf.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 3 Juli 2003 secara adminstratif yuridis PK resmi bergabung dengan PKS setelah melewati beberapa verifikasi oleh lembaga Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat dewan kepemimpinan wilayah (tingkat Provinsi) dan dewan pimpinan Daerah (tingkat Kabupaten/Kota). Peresmian tersebut dilakukan kantor pengacara Tri Sulis Yorni di Pamulang, Tanggerang.

Karier Politik PKS

Pada Pemilu 2004 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengisi kursi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Pada Pemilu 2024 perolehan suaranya 7,34 persen atai 8,3 juta suara.

Pada Pemilu 2009, peroleh suara PKS turun menjadi 8,2 juta suara tapi perolehan suara secara persentase meningkat menjadi 7,88 persen.

Pasca Pemilu tahun 2014 PKS berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Jumlah perolehan suara PKS sejak tahun 2004 terus mengalami kenaikan di atas 7 persen. Hanya pada 2014 mengalami penurunan pada angka 6.79 persen meskipun jumlah suara meningkat menjadi 8,4 juta suara.

Pada Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera yang digelar pada November 2020 menetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020-2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden Partai.

Beberapa Kader PKS yang sukses dalam kancah politik nasional dan daerah diantaranya, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden RI 2024, Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumatra Barat 2019-2024. Zulkieflimansyah Gubernur NTB. Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu 2020-2024. Gubernur Jambi Al Haris Abdullah Sani, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor-Muhidin dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Masturi.

Lonjakan terbesar perolehan suara pada Pemilu 2019, PKS mendulang 8,21 persen dengan 11,4 juta suara dengan 50 kursi di DPR. Pada Pemilu 2024 kali ini PKS memperoleh 8,4 persen atau 12.781.353 dengan kuota 53 kursi di parlemen.

Pilihan Editor: Profil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ini Targetnya di Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

40 menit lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

4 jam lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

11 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

15 jam lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

16 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

16 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat diwawancarai wartawan di Depok, Selasa 25 Juli 2023. ANTARA/Feru Lantara
Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.


Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

21 jam lalu

Analis politik dan kebijakan publik Yusfitriadi. Foto : Dokumen Pribadi
Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

21 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.