INFO NASIONAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Kamis, 18 April 2024. Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas sejumlah hal strategis, terutama terkait transformasi digital pemerintah yang kini sedang dikebut dengan Menteri PANRB menjadi salah satu koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
“Saat ini Indonesia, sesuai arahan Presiden Jokowi, mengebut transformasi digital,” kata Anas. GovTech, lanjut dia, sudah dibentuk dengan nama INA Digital yang kini sedang menyiapkan integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintah. “Tony Blair mengapresiasi progres transformasi digital pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan pola-pola di negara yang telah sukses menerapkannya,” tambah dia.
Anas mengatakan, berdasarkan pengalaman Tony Blair yang mencermati transformasi digital layanan publik di berbagai negara, Indonesia dianggapnya termasuk yang paling atraktif. Apresiasi dari pihak global tersebut, lanjut Anas, menunjukkan langkah transformasi digital pemerintah sudah tepat.
“Sebelumnya kami juga telah bertemu kementerian dan lembaga terkait dari negara dengan transformasi digital mumpuni seperti Estonia, Inggris, Australia, hingga Jepang, dan semuanya saya kira sepaham bahwa transformasi digital adalah kunci pelayanan publik,” kata Anas.
Indonesia saat ini berada di titik krusial dalam perjalanan transformasi digital pemerintah untuk menuju layanan digital yang berorientasi ke warga (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini. Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional pada Desember 2023.
“Perpres itulah yang mengakselerasi integrasi layanan digital,” kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Semua kementerian dan lembaga, lanjut dia, bekerja menginteroperabilitaskan layanan, dimulai dari 9 sektor prioritas, diantaranya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, izin keramaian, SIM, digital ID, digital payment, dan layanan digital ASN. “Serta sektor lain yang siap menyusul seperti sertifikasi pertanahan, layanan Kementerian Agama, dan sebagainya. Ditargetkan ini tuntas maksimal September,” tambah dia.
Anas mengatakan, dijajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI) tertinggi dari PBB, semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi.
Di Inggris misalnya, lanjut Anas, mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja.
“Kita bersyukur karena Presiden Jokowi telah merestui pembentukan GovTech Indonesia sebagai instrumen transformasi digital, terutama mengintegrasikan seluruh layanan digital pemerintah dari ribuan aplikasi menjadi satu portal nasional yang terpadu,” kata Anas.
Saat ini, lanjut Anas, masyarakat dihadapkan dengan beragam layanan digital dari pemerintah. “Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka unduh aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus unduh aplikasi B.
Pengisian data berulang dan belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga masyarakat itu kesulitan. “Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat, dan itu kini sedang dikerjakan INA Digital sebagai GovTech Indonesia,” kata Anas.
Anas menuturkan, strategi, kebijakan, dan implementasi digital pemerintah terus dievaluasi dari waktu ke waktu sesuai arahan Presiden. “INA Digital terus menyiapkan diri dengan penguatan talenta digital terbaik hingga berbagai inovasi lainnya.”
Dia pun berterima kasih kepada Tony Blair serta timnya, Tony Blair Institute, yang selama ini menjadi mitra kolaborasi dalam pengembangan transformasi digital pemerintah melalui serangkaian diskusi konstruktif diantara kedua belah pihak.
“Dalam perjalanan bersejarah transformasi digital pemerintah ini, kami percaya bahwa banyak yang bisa terus dikembangkan ke depan. Kami berharap Tony Blair Institute terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital dan berbagai inisiatif kunci lainnya,” ujar Menteri Anas. (*)
