TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat politik mencermati rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, rencana tersebut berpeluang kuat terealisasi ketimbang upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menemui Megawati.
Menurut Usep, sinyal rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo kepada lawan politiknya, terutama PDIP amat besar kemungkinan berbalas karena kedua partai membutuhkan hubungan yang resiprokal. "PDIP butuh Gerindra untuk amankan kursi Ketua DPR. Dan Gerindra butuh PDIP untuk melanjutkan kebijakan saat Prabowo memerintah nanti," kata Usep saat dihubungi, Ahad, 14 April 2024.
Hubungan resiprokal ini, Usep melanjutkan, memiliki peluang besar lantaran posisi PDIP tengah terancam dengan adanya dugaan upaya merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang bakal dilancarkan Partai Golkar. Pada Pemilu 2024 ini, suara Partai Golkar meningkat dari Pemilu 2019 lalu. Saat ini, Golkar menjadi partai yang mendapatkan suara tertinggi setelah PDIP. Partai banteng mewaspadai manuver Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR lewat revisi UU MD3.
Apalagi, kata Usep, Golkar pernah berhasil merevisi Undang-Undang MD3 dan menggeser kursi Ketua DPR dari cengkraman PDIP. "Sehingga pertemuan Mega-Prabowo lebih besar peluang terjadinya karena kedua partai saling membutuhkan," kata dia.
Sementara upaya Jokowi untuk menemui Megawati, kata dia, terlihat sangat kecil. Terlebih, PDIP telah mensyaratkan bekas Gubernur Jakarta itu untuk menemui pengurus ranting PDIP terlebih dulu sebelum menemui Megawati.
Syarat tersebut, kata Usep, meski bukan suatu upaya upaya mendegradasi posisi Jokowi, tapi bakal berdampak besar pada pandangan publik terhadap citra Jokowi. "Artinya Jokowi mesti disucikan kembali dari bawah sebelum bisa naik ke atas," ucapnya.
Gerbang Awal Rekonsiliasi
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, pertemuan Mega-Prabowo bakal menjawa gerbang awal dari terciptanya rekonsiliasi antar tokoh penting politik Tanah air.
Menurut Agung, pertemuan Mega-Prabowo akan menjadi awal mula kembalinya kongsi PDIP-Gerindra. "Ini juga amat berpeluang besar menarik partai di Koalisi Perubahan masuk ke Koalisi Prabowo," ujarnya.
Adapun Partai Gerindra tengah merencanakan agenda untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati dalam waktu dekat. Sebelum merencanakan agenda pertemuan ini, Partai bernomor urut 2 pada Pemilu 2024 ini sudah mempertemukan Prabowo dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Maret lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, silaturahmi Prabowo tidak akan berhenti pada satu jajaran partai politik saja. Setelah NasDem, dan ke depan PDIP. Gerindra juga mengagendakan pertemuan dengan jajaran PPP.
Menurut Habiburokhman, pertemuan ini merupakan implementasi politik merangkul yang digadang-gadang Prabowo selama ini. Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR tersebut enggan berkenan untuk mengungkapkan rinci kapan waktu pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik lainnya akan dilangsungkan.
Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Presiden 2024, Gerindra berkoalisi dengan Partai Golkar; PAN; Demokrat; PBB; Gelora dan PSI dengan nama Koalisi Indonesia Maju. Sementara PDIP berkoalisi dengan PPP; Perindo dan Hanura yang mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Sedangkan Partai NasDem berkoalisi dengan PKS dan PKB yang mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan nama Koalisi Perubahan.
Sekretartis Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat dan Komaruddin Watubun belum menjawab pesan pertanyaan Tempo ihwal rencana pertemuan Mega-Prabowo.
Pesan yang dikirimkan ke masing-masing nomor WhatsApp tersebut, hingga laporan ini dipublikasikan hanya menunjukkan notifikasi terkirim saja.
Pilihan editor: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Yakin MK akan Buat Putusan Progresif pada 22 April
