TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Deddy Yevri Sitorus, membandingkan kesalahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Megawati Soekarnoputri.
Deddy mengungkapkan bahwa kesalahan Jokowi lebih banyak daripada SBY. Ia menuturkan kesalahan SBY adalah berbohong kepada Megawati ketika hendak mencalonkan diri sebagai presiden untuk Pilpres 2004 bersanding dengan Jusuf Kalla. Saat itu SBY menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati.
Menurut Deddy, seharusnya SBY berkata jujur seperti Yusril Ihza Mahendra dan Hamzah Haz.
“Pak SBY itu salahnya dulu bilang tidak nyapres ketika ditanya, tetapi kemudian terbukti dan nyalon, bahkan sudah bikin partai. Jadi kesalahannya hanya itu dan tidak pernah berusaha bersikap ksatria,” kata Deddy lewat pesan kepada Tempo, Sabtu, 13 April 2024.
Sementara Jokowi, ucap Deddy, memiliki banyak kesalahan terhadap Megawati dan PDIP. Ia mencontohkan Jokowi berbohong dengan mengatakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, belum layak menjadi cawapres. Namun ternyata dimajukan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi.
“Beliau berbohong hingga detik-detik terakhir dan lalu secara vulgar menyatakan akan mengalahkan capres dari PDI Perjuangan,” tutur Deddy.
Belum cukup sampai di situ, ucap Deddy, Jokowi juga menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe pemilu dan menggunakan semua instrumen kekusaan. Menurut dia, kesalahan Jokowi ini lebih besar dibandingkan SBY.
“Sudah tentu derajat ‘kesalahannya’ jauh lebih besar sebab menyangkut merusak kualitas pemilu, etika publik, adab politik dan nilai-nilai demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Deddy.
Pernyataan Deddy muncul di tengah wacana pertemuan Jokowi dengan Megawati di momen Idul Fitri. Tidak seperti biasanya, Megawati dan Jokowi belum bertemu satu sama lain seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya. Hubungan keduanya renggang setelah Jokowi mendukung anaknya maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.
Istana Kepresidenan menyatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk Presiden Jokowi bersilaturahmi ke Megawati Soekarnoputri. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh bangsa.
"Lagi pula ini masih bulan Syawal, bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari melalui pesan singkatnya, 12 April 2024.
Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi sinis soal rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Hasto mensyaratkan agar Jokowi bertemu dengan anak ranting PDIP dulu sebelum menemui Ketua Umum PDIP.
"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto.
Presiden Jokowi, yang secara formal masih kader PDIP, pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Perpecahan terjadi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP mengusung bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan Editor: Pertemuan Jokowi-Megawati, Projo: Tak Perlu Pakai Syarat
