TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 11 April 2022, terjadi unjuk rasa besar-besaran dari mahasiswa seluruh Indonesia kepada pemerintah saat itu. Demonstrasi ini dipelopori oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI.
“Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 orang,” kata Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal, dikutip dari Antara Senin 11 April 2022 tentang Demo 11 April yang dilakukan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.
Tuntutan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di indonesia itu, salah satunya menolak tiga periode masa jabatan presiden di DPR/MPR RI. Menurut Luthfi, tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya diusulkan beberapa tokoh partai politik mengenai penundaan Pemilu 2024 justru melanggar konstitusi.
Mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat diterima oleh elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden itu. "Harapannya aksi kita berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi tuntutan yang kita berikan," ujar Luthfi.
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode ini dipantik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.
Selanjutnya, disambut sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN).
"Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menggembar-gemborkan wacana ini dengan menyebutkan alasan big data," kata dia melalui siaran pers, Sabtu, 9 April 2022.
Dalam unjuk rasa tersebut BEM SI menaikan tagar #RakyatBangkitMelawan. Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, terdapat pula tuntutan lainnya. Berikut daftar tuntutan mahasiswa dalam Demo 11 April:
1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan
7. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
8. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
9. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
10. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
Terjadi Upaya Penggembosan
Aksi yang dilakukan BEM SI ini sempat diwarnai upaya penggembosan sebagai berikut:
1. Peretasan
Akun Instagram dan WhatsApp milik Koordinator BEM SI, Kaharuddin, diretas dari seminggu sebelum aksi. Kaharuddin mengaku dirinya tak dapat mengakses akun Instagram dan WhatsApp pribadinya.
2. Pengumuman Palsu
Di media sosial beredar pengumuman palsu mengenai pembatalan demonstrasi 11 April 2022. Pengumuman palsu tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram milik Kaharuddin yang diretas.
3. Ditunggangi Tagar #TurunkanJokowi
Menjelang aksi, tagar #TurunkanJokowi ramai di media sosial yang membuat seolah-olah menjadi tuntutan mahasiswa. Padahal, sejak awal mahasiswa tidak pernah mengusung agenda penurunan Jokowi dari jabatan presiden.
“Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas, dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah,” ucap Kaharuddin.
4. Pernyataan Polisi
Polisi menyatakan akan membubarkan unjuk rasa mahasiswa jika tidak berizin. Padahal, menurut ketentuan, unjuk rasa tak perlu meminta izin dari pihak kepolisian, melainkan cukup memberi tahu mengenai rencana demonstrasi kepada kepolisian setempat.
5. Pendekatan Istana
Pihak istana terlihat mendekati kelompok-kelompok mahasiswa lain, seperti BEM Nusantara dan Cipayung Plus. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden saat itu, Wiranto mengaku sengaja berkomunikasi dengan mahasiswa untuk membuka ruang dialog.
Demo 11 April tidak hanya dilaksanakan di DKI Jakarta yang bertempat di depan Gedung DPR/MPR RI, tetapi juga di Makassar, Semarang, Majalengka, dan Sukabumi.
MICHELLE GABRIELA | IDRIS BOUFAKAR | INGE KLARA
Pilihan Editor: Jika Tuntutan Tak Didengar Peserta Demo 11 April Ancam Kembali Turun ke Jalan
