TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atau Kemenag akan mewajibkan bimbingan perkawinan sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut hingga akhir Juli 2024.
"Kami membutuhkan waktu enam bulan untuk menyosialisasikan aturan ini hingga Juli mendatang, dengan melibatkan kepala KUA, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan SAPA KUA," jelasnya dilansir dari situs Kemenag pada Sabtu, 30 Maret 2024.
Setelah periode sosialisasi berakhir, calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti bimbingan terlebih dahulu. Suryo meyakini, aturan ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia.
"Tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, jangan ragu menyampaikan pada calon pengantin bahwa mengikuti bimbingan perkawinan adalah kewajiban," jelasnya.
Suryo menambahkan, kebijakan ini juga merupakan langkah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Bimbingan perkawinan akan menjadi kewajiban tanpa pengecualian bagi calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tandasnya.
Pilihan Editor: Begini Peran 13 Tersangka Anggota TNI yang Aniaya Warga Papua di Dalam Drum
