Menurut Bambang, penggunaan bansos merupakan satu di antara pelanggaran terukur yang dilakukan Jokowi. Tindakan itu dilakukan demi memenangkan Prabowo-Gibran.
"Jokowi tidak menerapkan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Sebab, melibatkan lembaga kepresidenan," ujar dia.
Menurut Bambang, pengerahan operasi kecurangan itu mampu meningkatkan elektabilitas Prabowo. Sebelum Agustus 2023, elektabilitas Prabowo sebesar 24,6 persen. Namun, ketika Gibran ditetapkan menjadi cawapres pada Oktober 2023, elektabilitas Prabowo naik menjadi 30 persen. "Lalu melejit 51,8 persen di Februari 2024 karena operasi itu," ujarnya
Pembelaan Staf Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 sepenuhnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi atau MK. Dini merespons perihal nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berulang kali disebut dalam sidang MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2024.
Dini menyebutkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum dan jalur konstitusional yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yg tidak menerima penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut dia, dalam setiap upaya hukum, dikenal dan berlaku asas umum siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut.
"Jadi kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktian di persidangan dan kita tunggu putusan MK," ujar Dini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 27 Maret seperti dikutip Antara.
Dia juga mengatakan tidak ada relevansi jika nantinya pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di MK. Sebab, kata dia, pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pilpres.
"Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK," kata Dini.
HENDRIK YAPUTRA | ANTARA
Piliha editor: THN Amin Sebut Menteri Jokowi Menangkan Prabowo-Gibran di Sidang MK, Ini Pembelaan Stafsus Presiden
