TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya akan mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi atau MK menghadirkan menteri-menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang sengketa pilpres. Ari menyebut beberapa menteri yang bisa dimintai keterangan di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma.
Ari mengatakan MK bisa mendalami soal penggunaan uang negara kepada Sri Mulyani. Sedangkan Risma bisa didalami soal penyaluran bantuan sosial atau bansos.
"Supaya masyarakat tahu dan betul-betul bisa memahami secara utuh," kata Ari usai menjalani sidang perdana sengketa pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.
Menurut Ari, keterangan para menteri itu penting untuk menguak fakta kecurangan dalam proses Pilpres 2024 dalam sidang sengketa pilpres.
"Tapi itu keputusannya pada majelis hakim nanti menerima atau tidak, karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut," ujar Ari.
Baca Juga:
MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi pada Rabu, 27 Maret. Perkara satu adalah permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 08.00 WIB sampai selesai.
Sedangkan perkara dua adalah permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
THN Amin Sebut Bansos Digunakan untuk Menangkan Prabowo-Gibran
Dalam persidangan, anggota THN Amin, Bambang Widjojanto, menuding Presiden Jokowi mendistribusikan bantuan sosial untuk meningkatkan suara calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dia menyebut Jokowi berfokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah di mana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019. Salah satunya di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
“Di daerah itu pada 2014, pencapaian Prabowo hanya 21,19 persen. Di 2019 jeblok menjadi 9,01 persen. Namun, di 2024 menjadi 75,39 persen,” kata Bambang.
