Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zulhas Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi Jokowi ke Prabowo: Dilanjutkan Saja, Orangnya Itu-itu Juga

image-gnews
Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto. Musababnya, dia menilai orang yang nantinya melanjutkan pemerintahan akan tetap sama seperti di era Jokowi.

“Dilanjutkan aja, orang orangnya itu itu juga (yang mendukung). Sama aja, ini justru cepat. Begitu selesai, lanjut, lari cepat, nggak perlu belajar setahun, belajar enam bulan, penyesuaian dulu gak perlu lagi, selesai langsung set langsung,” ungkap pria yang kerap disapa Zulhas itu, saat ditemui usal acara Buka Bersama di DPP PAN bersama Prabowo Subianto, di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024.

Zulhas berpendapat, selama ini Prabowo sering kali diajak dan dilibatkan untuk menghadiri rapat bersama Jokowi.

“Sekarang, rapat semua Presiden terpilih (Prabowo) sudah ikut, selalu diundang oleh Pak Jokowi,” tutur Zulhas.

Pria yang juga merangkap menjadi Menteri Perdagangan era Jokowi itu merinci, menurutnya Jokowi telah memandu jajaran menteri di kabinetnya dengan baik.

“Pak Jokowi kan luar biasa ya, pemimpin kita, membuat kemajuan yang luar biasa. Juga meng-guidance (memandu) ini, jalannya ini (pemerintahan). Sehingga nanti, pada saatnya, sekali lagi tidak akan transisi atau belajar lagi, tapi langsung berlari," imbuhnya.

Sebelumnya, dia dan Prabowo juga sempat memberikan sinyal adanya penambahan jumlah kursi untuk PAN di kabinet nantinya. Prabowo menuturkan, PAN adalah partai yang selalu konsisten mendampinginya di koalisi selama tiga kali pencalonan Pilpres, yakni di 2014, ketika dirinya mencalonkan diri bersama Hatta Rajasa, lalu di 2019, ketika dirinya maju bersama Sandiaga Uno dan 2024 bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi, nanti Pak Zulifki Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta x, mungkin yang dikasih bisa bisa lebih dari x,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara buka bersama. 

Dia menegaskan, tak akan melupakan jasa-jasa dan kesetiaan orang-orang yang mendukungnya. 

“Karena itu lah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka mereka yang berjuang,” tutur Prabowo.

Mengamini hal tersebut, Zulhas juga menyebut beberapa kader yang menurutnya potensial di PAN.  “Kalau kader banyak, ada Bapak Asman, ada Bapak Yandri, ada Pak Sekjen (Eddy), ada Pak Toto. Banyak disini. Kalau diperlukan oleh bangsa, negara kan temen-temen siap,” ungkapnya.

Pada Rabu, 20 Maret 2024, KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024, dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berhasil memenangkan 36 provinsi dengan total 96.214.691 suara. Sementara itu, Anies-Muhaimin menempati peringkat kedua dengan 40.971.906 suara dan memenangkan dua provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Ganjar Pranowo-Mahfud Md, di posisi ketiga, meraih 27.040.878 suara tanpa memenangkan satu pun dari provinsi.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Tak Perlu Ada Arahan untuk Presiden Terpilih Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

52 menit lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal

Prabowo Subianto telah mengantongi nama kader dari Partai Gerindra untuk maju dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta November mendatang.


Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra menanggapi isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

3 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

4 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

4 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.