TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar telah menyampaikan permintaannya untuk mendapatkan jatah menteri dalam kabinet Prabowo mendatang jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Permintaan tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dalam acara buka puasa sekaligus syukuran keberhasilan Golkar di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat, 15 Maret 2024, Airlangga menyebut peran besar partainya dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Airlangga menyebut dari data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sekitar 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin itu memilih Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.
Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," tutur Airlangga dalam acara tersebut.
Namun, pada Senin, 18 Maret 2024, Airlangga mengatakan belum mendiskusikan jatah lima menteri dengan Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut masih menunggu pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Airlangga mengatakan Golkar juga belum meminta posisi mana saja yang akan diisi dalam kabinet Prabowo. “Itu masih dalam pembahasan,” kata dia ditemui usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Berikut ini reaksi di internal Golkar soal permintaan lima jatah menteri di kabinet Prabowo:
1. Ketua DPP Golkar Nusron Wahid: Itu Sekadar Usulan
Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, permintaan minimal lima menteri dari partainya itu sekadar usulan. Keputusan mengenai jatah kursi menteri nantinya tetap di tangan presiden.
"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Golkar hanya mengusulkan," kata Nusron, Senin, 18 Maret 2024.
