Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arteria Dahlan Terancam Gagal ke Senayan, Deretan Kontroversi yang Pernah Menyeret Namanya

image-gnews
Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan yang sebelumnya anggota komisi III DPR RI terancam gagal lolos ke Senayan karena perolehan suara yang kalah dari caleg lain saat Pemilu 14 Februari lalu. 

Dalam pemilu ini Arteria mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari PDIP dengan nomor urut 04 di daerah pemilihan Jawa Timur VI. Dapilnya mencakup Tulungagung, Blitar, Kota Blitar, Kediri, dan Kota Kediri. 

Total suara masuk pada data real count di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pukul 15.00 WIB, 1 Maret 2024, suara Arteria Dahlan hanya diperoleh 46.005 suara. Sementara suara total yang sudah masuk penghitungan mencapai 85,66 persen atau 11.097 dari 12.955 tempat pemungutan suara. 

Meski begitu, masih ada kesempatan bagi Arteria Dahlan disebabkan oleh perolehan suara PDIP di dapil Jatim VI menempati posisi teratas. PDIP meraih 21,98 persen suara atau 428.617 suara. Namun, tetap saja dirinya terancam karena namanya menempati urutan ke-13. 

Sebelum ini nama Arteria Dahlan sempat ramai dibincangkan karena beberapa kejadian. Berikut sederet peristiwa kontroversial yang pernah menyeret nama Arteria Dahlan:

1. Bersama Komisi III DPR RI pernah ditantang oleh Mahfud MD

Mahfud MD pernah mengungkapkan adanya laporan dari PPATK soal indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Hal tersebut membuat Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dipanggil oleh Komisi III DPR RI dalam rapat yang kemudian membuat Ivan dicecar terkait motif di balik pengungkapan dugaan transaksi janggal ini kepada Mahfud. 

Anggota komisi III DPR saat itu, termasuk Arteria Dahlan di dalamnya ingin mengundang Mahfud ke dalam rapat pada 29 Maret 2023 untuk mengungkapkan dugaan transaksi tersebut. Arteria Dahlan sendiri kala itu meresponnya dengan tidak menghadiri rapat itu. Menurutnya, Mahfud MD merupakan guru sekaligus orang tua yang telah memberinya banyak ilmu dalam hidupnya. 

Arteria Dahlan menambahkan untuk fokus dalam menyampaikan keterangan soal kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kemenkeu kepada Mahfud. Melalui pertemuan itu, menurut Arteri adalah momentum yang tepat dalam meluruskan opini serta kontroversi yang terjadi di publik.

2. Teror Bom di rumahnya

Tahun 2016 lalu, tepatnya tanggal 4 Januari rumah Arteria Dahlan sempat diteror oleh seseorang yang meletakkan dua tas yang diduga sebagai bom. Dua tas tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga rumahnya saat mereka membuka pagar rumah Arteria di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 30, Kenayan, Kabupaten Tulungagung. 

Hal itu kemudian dilaporkan kepada Satuan Gegana Kompi 1 Detasemen C Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pihak terkait berusaha meledakkan bom yang ternyata tas tersebut hanya berisi sampah kaleng sarden, pasta gigi, botol minuman ringan, kardus nasi, plastik hitam, kaus bekas warna putih, mantel, dan koran. Meski tidak berisi bahan berbahaya, polisi tetap melakukan pengejaran terhadap orang yang meletakkan tas di depan rumah Arteria tersebut.

3. Kasus menyinggung SARA 

Arteria pernah ramai disorot publik pada tahun 2022 lalu karena pernyataannya yang mempermasalahkan seorang Kepala Kejaksaan Tinggi dari wilayah Jawa Barat yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. 

Kemudian dalam rapat bersama Jaksa Agung, Arteria meminta agar kejati tersebut dicopot. Pernyataan ini dikecam masyarakat terutama yang berasal dari Jawa Barat karena dianggap melecehkan.

Namun, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan kepolisian. Sebab, sebagai anggota DPR Arteria memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU tentang DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak imunitas anggota dewan.

Selain itu apa yang dikatakan oleh Arteria saat itu tidak bisa dianggap salah karena sesuai Undang-undang bahwa rapat resmi anggota DPR harus menggunakan bahasa Indonesia. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya saat itu juga menyampaikan jika pelapor merasa dirugikan oleh pernyataan Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda untuk melapor kepada MKD DPR RI.

SAVINA RIZKY HAMIDA | PUTRI SAFIRA PITALOKA | SITI RISKA UMAMI | AHMAD FAIZ IBNU SANI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Tiga Caleg Inkumben PDIP dari Arteria Dahlan hingga Masinton Pasaribu Terancam Gagal ke Senayan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

4 jam lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, menyampaikan gagasannya saat Deklarasi Fathers For Pram & Doel di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.


Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. ANTARA/Humas UI.
Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.


PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji (kanan) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.


PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

PDIP mengaku partainya tak ambil pusing menanggapi mantan Presiden Joko Widodo yang diisukan akan menjadi juru kampanye di Pilkada 2024.


Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

1 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Anggaran pun minta dinaikkan.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil usai menghadiri pertemuan dengan Komunitas Batak Marbisuk di gedung KNPI Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

Pramono Anung menanggapi pernyataan Ridwan Kamil. Menurutnya, Pilkada Jakarta bukan lagi bicara adu kekuatan antarpartai politik.


Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

1 hari lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

1 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.


GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

Sabtu besok, GSN kabarnya akan dideklarasikan. Deklarasi disebutkan pula akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.