TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir berbicara soal nama-nama pimpinan Komisi XII yang masih belum ditetapkan. Meskipun komposisi anggota komisi baru itu sudah disahkan lewat paripurna, namun hingga kini nama-nama pimpinannya belum diputuskan.
Adies berharap, nama-nama pimpinan Komisi XII DPR segera bisa ditetapkan. "Mudah-mudahan doanya saja pekan depan, kami juga enggak mau lama-lama," kata Adies saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2024.
Politikus Golkar itu mengungkapkan bahwa saat ini DPR masih menunggu usulan dari fraksi-fraksi terkait nama yang bakal mengisi kursi pimpinan. "Kami tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai. Kan baru sepekan, tapi insya Allah pekan depan sudah selesai."
Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII ini komisi yang baru. Oleh karena itu, menurut dia, fraksi-fraksi pun berhati-hati untuk menempatkan kadernya.
"Mungkin para fraksi-fraksi harus berhati-hati menunjuk perwakilannya di sana sebagai pimpinan, ya kita hargai saja. Jadi kita tunggu, ini tidak ada masalah yang signifikan," kata dia.
Adies menyatakan bahwa komposisi pimpinan Komisi XII tetap sama seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Ketuanya Gokar, wakilnya PDIP, Gerindra, NasDem dan PAN. Itu sudah tetap, tinggal nama-namanya saja. Kita tunggu ya," ujar Adies.
Berdasarkan rapat paripurna pada 22 Oktober 2024, Ketua DPR Puan Maharani telah menetapkan sejumlah mitra kerja Komisi XII. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Kemudian, Komisi XII juga bermitra dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), hingga Badan Informasi Geospasial (BIG).
Pilihan Editor: GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo
