TEMPO.CO, Jakarta - Desakan terhadap penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 menguat akhir-akhir ini. Niatan itu pertama kali dimunculkan oleh capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Kubu palson nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kemudian turut mendukung langkah tersebut.
Lima fraksi partai politik di parlemen disebut sepakat dan tengah bersiap mengajukan hak angket DPR. Kelima partai tersebut yakni tiga partai kubu Anies-Muhaimin: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta dua partai kubu Ganjar-Mahud Md: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lantas dari mana saja datangnya desakan terhadap penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini?
1. Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT)
Sekelompok orang yang menamakan diri Spektrum Oposisi Terpimpin atau SPOT mendesak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menyatukan kekuatan partai politik pengusungnya untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui hak angket. Hal itu disampaikan Koordinator SPOT Faizal Assegaf, dalam diskusi publik di Gedung MPP ICMI, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2024.
“Kalau mau ambil sikap politik maka tidak boleh beretorika. Ganjar dan Anies segera satukan parpol, lakukan langkah terukur dan bisa dipastikan hak angket berjalan sesuai dengan pernyataan mereka di ruang publik,” ujar Faizal.
2. Demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Jumat 1 Maret 2024
Pada Jumat siang pekan lalu, terjadi aksi demonstrasi di Senayan. Demonstran menuntut agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimakzulkan lantaran dianggap terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut.
Selain mendorong digulirkannya hak angket oleh DPR, aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi juga menuntut pemerintah segera menormalkan harga sembako yang melambung. Setelah melakukan aksi demonstrasi selama hampir 5 jam, mereka membubarkan diri.
Dari atas mobil komando, koordinator lapangan bernama Hinsa, mengultimatum DPR bahwa mereka akan kembali pada 5 Maret 2024 dengan jumlah massa lebih besar. Adapun 5 Maret 2024 merupakan berakhirnya masa reses DPR. Akhir masa para anggota parlemen akan kembali memulai masa persidangan.
Hinsa melanjutkan, saat 5 Maret nanti, aksi demonstrasi mendorong DPR menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu bakal dimulai lebih awal, yaitu pada pukul 07.00 pagi, tidak lagi dimulai pada pukul 13.00 siang hari. “Kami harapkan DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya,” ujar dia.
3. Demonstrasi di Solo tuntut DPR gunakan hak angket
Di hari yang sama dengan demo di Senayan, aksi unjuk rasa juga berlangsung di Surakarta alias Solo. Aksi tersebut digelar oleh massa dari Aliansi Rakyat Solo Raya di depan kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pantauan Tempo, peserta unjuk rasa berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM.
Massa yang berjumlah ratusan orang itu mulai berdatangan ke depan Balai Kota Solo di tengah hujan deras. Aksi unjuk rasa kemudian diisi dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang ditengarai ada kecurangan.
Adapun peserta lainnya dari Aliansi Rakyat Solo Menggugat (Arsom) juga menyampaikan tuntutannya yang tertuang dalam Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura yaitu agar menurunkan harga sembako, mendukung hak angket DPR RI, dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dan memakzulkan Jokowi.
4. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terhadap sejumlah dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Dugaan tersebut semakin menguat setelah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tiba-tiba mendapat lonjakan drastis dalam beberapa hari terakhir.
Lonjakan suara partai pimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep itu dinilai tidak masuk akal. Sebab, angkanya tiba-tiba naik tajam dibandingkan dengan partai peserta pemilu lainnya. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, dalam enam hari terakhir, PSI mendapatkan kurang lebih 400 ribu suara. PSI meraih 3,13 persen suara alias kian dekat dengan ambang batas threshold 4 persen.
5. Demo di Banjarnegara
Sejumlah warga dan tukang becak menggelar aksi di depan kantor DPRD Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin kemarin, 4 Maret 2024. Mereka menyebut kecurangan pemilu hingga pemakzulan Jokowi, serta meminta DPR menggunakan hak angket. Pengunjuk rasa membawa replika keranda mayat yang bertuliskan ‘Matinya Demokrasi indonesia’.
“Kita dorong rakyat untuk turun ke jalan, kita bersikap kita lawan kejahatan pemilu. Kita dorong hak angket digulirkan di DPR RI. Dan turunkan Jokowi, karena Jokowi sudah banyak menabrak konstitusi,” Koordinator aksi Budi Setiawan.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDI ADAM | SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIYANTO | ADINDA JASMINE
Pilihan Editor: 4 Fraksi Partai Politik di DPR Bersiap Ajukan Hak Angket, PPP sebagai Koalisi PDIP di Pemilu 2024 Nyatakan Belum Berminat
