TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, merespons kritik sejumlah organisasi guru terhadap program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang akan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah spesifik (BOS).
Program ini, kata Afriansyah, justru dipersiapkan dengan matang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini juga diyakini bisa meningkatkan gizi dan membebaskan anak dari stunting.
"Supaya tercipta manusia yang sehat, kuat jasmani dan rohaninya," kata Afriansyah, Selasa 5 Maret 2025.
Afriansyah mengatakan, program ini tidak akan mengganggu anggaran lain, termasuk dana BOS. Program ini juga tidak akan menaikkan pajak. Namun, Afriansyah belum bisa menjelaskan, sumber dana untuk program ini. "Intinya banyak cara," kata Afriansyah. "Program ini juga baru bisa mulai 2025," lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembiayaan program makan siang gratis capres-cawapres Prabowo-Gibran akan dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.
Sebelumnya sejumlah organisasi guru mengkritik program makan siang gratis menggunakan dana BOS. Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Imam Zanatul Haeri, misalnya, menolak kebijakan itu. Alasannya, dana bos diperuntukan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
"Sama saja memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Imam dalam keterangan resmi, Sabtu 2 Maret 2024.
Menurut Imam, skema pembiayaan makan siang gratis harusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk BOS dari APBN. Sebab, anggaran APBN sekarang saja, belum mampu menyejahterakan guru. "Anggaran juga belum memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan kita.
Belum lagi, jumlah dana BOS dari pemerintah pusat tiap tahun tidak mengalami kenaikan. Dana BOS justru menurun.
Pilihan Editor: KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi untuk Gelar Pencoblosan Ulang di Kuala Lumpur
