TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kabinet Senin, 26 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas program makan siang gratis yang jadi program andalan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Hal ini memperkuat kepastian program makan siang gratis yang akan berjalan masuk dalam RAPBN 2025.
Meskipun belum ada perhitungan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai perolehan suara oleh pasangan calon dengan nomor urut 02 tersebut, hasil real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi juga membenarkan bahwa rpaa kabinet tersebut membahas program makan siang miliki Prabowo dan Gibran. “Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata dia kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.
Selain itu, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan adanya pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Ia menambahkan, antisipasi ini dilakukan agar proses transisi pemerintahan nantinya akan berjalan dengan lancar. Namun ia menegaskan rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.
"Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," kata Muhadjir.
Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sudah menemui Prabowo Subianto di Jakarta. Gibran tak memberikan penjelasan hasil pertemuan tersebut.
Kemudian muncul banyak pertanyaan, siapa yang akan menyediakan dan menyiapkan makanan gratis tersebut? Apakah katering pemasok makanan gratis akan dipegang para pejabat? Banyak kemungkinan makan siang gratis ini tidak lagi sampai ke anak-anak sekolah. Bukannya mencegah stunting, tetapi malah memelihara koruptor.
Penyediaan program ini juga kedepannya akan menumbuhkan perusahaan asing di Indonesia. Contohnya adalah penggunaan alat makan pada nasi kotak makan siang gratis yang sudah ditunggu oleh perusahaan penghasil alat makan. Bahkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah ada perusahaan Cina yang ingin membangun pabriknya.
Keputusan Jokowi memasukan program makan siang gratis dalam APBN 2025 ternyata belum melibatkan KPK untuk mengawasi program tersebut. "Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari.
Nawawi mengatakan, KPK mengawasi segala kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya," ujarnya.
Pilihan Editor: KPU Belum Ketuk Palu Pemenang Pilpres 2024, Jokowi Sudah Bahas Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025
