Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KASN: 143 ASN Dikenai Sanksi Pelanggaran Netralitas Selama Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan mengatakan, dari 400-an orang yang dilaporkan sudah 143 ASN di seluruh Indonesia yang dikenai sanksi pelanggaran netralitas selama Pemilu 2024.

“Tujuh puluh persennya sudah ditindaklanjuti PPK (pejabat pembina kepegawaian), itu untuk data nasional,” kata dia di Bandung, Rabu, 28 Februari 2024.

KASN sengaja menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Jawa Barat membahas soal evaluasi setelah pemilu 2024 untuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN di Jawa Barat. Pertemuan tersebut sekaligus membicarakan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang pilkada serentak 2024. 

Maria mengatakan, mayoritas pelanggaran dilakukan dalam aktivitas ASN di media sosial. “Yang paling tinggi itu mengikuti kegiatan kampanye, sosialisasi, dan juga melakukan tindakan keberpihakan di media sosial misalnya dengan memposting program, visi misi paslon, kemudain share, like, dan follow akun dan seterusnya,” kata dia.

Ia mengatakan, sanksi yang diberikan beragam. Yang paling ringan berupa sanksi moral berupa pernyataan maaf yang disampaikan terbuka atau tertutup. “Sanksi moral itu pada fase ketika masih bakal calon. Kalau dalam posisi sudah calon, dalam hal kemarin calon kepala negara dan calon legislatif itu sanksinya hanya dua jenis yaitu sanksi sedang berupa hukuman disiplin, dan sanksi berat,” kata dia.

Penjatuhan sanksi berat diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait disiplin ASN. Di antaranya penurunan jabatan hingga pemberhentian ASN.

Maria mengatakan, yang terbanyak ASN yang mendapat sanksi terkait pelanggaran netralitas ada di Sulawesi. “Hampir di semua Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara cukup tinggi,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Sumasna mengatakan, pegawai pemerintah provinsi yang mendapat sanksi karena pelanggaran netralitas ASN sementara 1 orang. “Hari ini kita mendapat satu rekomendasi untuk ditindaklanjuti hukuman disiplinnya. Jadi ada ASN Jawa Barat yang terlaporkan ke Bawaslu, dan setelah turun ke KASN melihatnya ada pelanggaran. Dan pelanggarannya di tingkat rekomendasi hukuman sedang,” kata dia, Rabu, 28 Februari 2024.

Sumasna mengatakan, pegawai pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut dilaporkan gara-gara postingannya di media sosial terkait calon presiden. “Posting calon di medsos,” kata dia.

Ia mengatakan, hukuman sedang yang dimaksud tersebut mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga penurunan pangkat. “Hanya satu orang di pemprov,” kata dia.

Di luar kasus tersebut, kata dia, ada 3 ASN di Jawa Barat yang juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat gara-gara mencalonkan diri sebagai caleg tapi belum mengundurkan diri. “Itu kena hukuman disiplin berat, jadi pemberhentian dengan tidak hormat,” kata dia.

AHMAD FIKRI

PIlihan Editor: Diduga Kampanye Prabowo-Gibran, Kades di Sidoarjo Jalani Sidang Perdana

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cek Nilai Maksimal dan Syarat Lolos SKD CPNS 2024

4 jam lalu

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022 Angkatan I sampai dengan III di Aula BPSDM Provinsi Jabar, Kota Cimahi, Senin (25/7/2022). (Foto: Biro Adpim Jabar)
Cek Nilai Maksimal dan Syarat Lolos SKD CPNS 2024

Pelamar tidak hanya harus melampaui passing grade SKD CPNS 2024 untuk bisa mengikuti SKB. Lantas, apa saja syarat lolos SKD CPNS?


Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

10 jam lalu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anggaran Turun, Maruarar Sirait Optimis Wujudkan Pembangunan 3 Juta Rumah

Menteri Maruarar Sirait mengaku optimis bisa mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah meski alokasi anggaran turun.


Serius Santai ala Mega

1 hari lalu

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dok. Istimewa
Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.


Menteri Hukum Ungkap 2 Fokus Usai Kemenkumham Dipecah: Penerimaan ASN dan Sistem Merit

1 hari lalu

Supratman Andi Agtas memberi hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Supratman Andi Agtas ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Hukum.ANTARA/M Adimaja
Menteri Hukum Ungkap 2 Fokus Usai Kemenkumham Dipecah: Penerimaan ASN dan Sistem Merit

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan dua fokus di kementeriannya saat ini, usai pemekaran Kemenkumham menjadi tiga.


Anggota DPR Ingatkan Aparat Negara Jaga Netralitas di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Anggota DPR Ingatkan Aparat Negara Jaga Netralitas di Pilkada 2024

Politikus PKB itu mengatakan, Komisi I DPR tengah memetakan berbagai potensi kerawanan Pilkada 2024 di seluruh provinsi di Indonesia.


Daftar Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

4 hari lalu

Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama mengikuti seleksi kompetensi dengan Computer Assisted Test (CAT) di gedung Amel Convention, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 23 Maret 2023. Sebanyak 74.424 peserta calon PPPK Kementerian Agama di seluruh Indonesia akan mengikuti seleksi sejak 17 Maret hingga 9 April 2023 untuk memperebutkan 49.549 formasi yang tersedia. ANTARA/ Irwansyah Putra
Daftar Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

Hasil seleksi administrasi PPPK 2024 mulai diumumkan, bagaimana cara melihatnya? Ini daftar link pengumuman hasil seleksinya.


Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

4 hari lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.


Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

5 hari lalu

Warga tengah melintas di deretan rumah KPR Subsisdi di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 28 November 2023. Melansir daftar harga rumah subisidi dalam Keputusan Menteri PUPR, kenaikan harga rumah subsidi mencapai sekitar 7% hingga 8 % dari harga semula. Batas harga jual rumah ini dikelompokkan berdasarkan daerah. Kenaikan harga ini pun bervariasi dari awalnya sekitar Rp 150,5 juta sampai Rp219 juta menjadi Rp 162 juta sampai Rp234 juta. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.


Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

5 hari lalu

Suasana bangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan sebanyak 36 unit rumah tapak jabatan menteri telah terbangun dan 14 diantaranya telah dilengkapi perabotan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.