TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti memprediksi hak angket akan lolos dalam paripurna pertama. Rapat paripurna itu akan menentukan pengajuan angket diterima atau tidak.
"Tapi di ujungnya belum tentu akan berlangsung seperti yang kita harapkan. Kenapa lolos? Karena yang mendukung ini lebih banyak dari yang tidak mendukung," kata Ray, saat dihubungi pada Ahad, 25 Februari 2024.
Namun, dari sisi politik, dia menjelaskan bahwa partai politik yang di luar dari pengusung hak angket, bisa mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Hal ini sama seperti hak angket yang diajukan tentang Bank Century. Salah satu yang disebutnya dapat mengambil keuntungan itu adalah Partai Golkar.
"Mungkin Golkar akan hadang, tapi kalau diputuskan, mau tidak mau ia pasti akan terlibat. Dalam konteks terlibat itu, boleh jadi akan mempertanyakan aktivitas A, B, dan C," ujar dia. Keterlibatan Golkar itu sebagai strategi tawar-menawar dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Kalau sebelumnya mereka dianggap dan dilihat seperti dalam tanda kutip tersandra oleh Jokowi, boleh jadi sekarang situasinya berbeda," tutur Ray, yang disampaikan dalam podcast di YouTube Kaisar TV. "Golkar bisa mengambil keuntungan politik dari situ."
Menurut Ray, partai politik tentu akan mendapatkan keuntungan politik. Namun hal itu tak masalah. Asalkan kepentingan hak angket itu bisa berjalan dan menguntungkan rakyat. "Itu idealnya," kata dia. Secara pragmatis, Ray menjelaskan, partai politik akan mengeruk keuntungan tersebut. Termasuk partai politik yang saat ini bergabung dengan Jokowi.
"Karena dengan begini mereka menaikkan daya tawar kepada Pak Jokowi," ucap dia.
Wacana hak angket terus digulirkan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Hak angket itu bertujuan untuk penyelidikan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Sebelumnya Ganjar mengatakan, jika DPR tidak siap mengajukan hak angket, hal itu bisa dilakukan dengan penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja. Menurut capres nomor urut 3 ini, DPR tidak boleh membiarkan ketelanjangan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Tapi kalau ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar, pada 15 Februari lalu.
Pilihan Editor: Soal Wacana Hak Angket Pemilu, Jimly Asshiddiqie: Positif, tapi Ada juga Proses Hukum yang Harus Ditempuh
