TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyambut baik dukungan tiga sekretaris jenderal partai pengusung calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Tiga partai pengusung Anies-Muhaimin itu di antaranya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasional Demokrat atau NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ganjar menyebut dukungan untuk menggulirkan hak angket di DPR merupakan cara terbaik untuk mengklarifikasi berbagai bentuk kecurangan Pemilu 2024.
"Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini," kata Ganjar, usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, pada Jumat, 23 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Meski begitu, Ganjar menyebut dirinya belum pernah berkomunikasi secara personal dengan kubu Anies-Muhaimin terkait langkah itu. Ia menyatakan hak angket bukan hanya menjadi kepentingan dari partai pengusung paslon 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. saja, tetapi seluruh partai peserta pemilu yang berkontestasi, termasuk dari kubu Amin.
Selain itu, Ganjar menyinggung soal klaim kemenangan dari pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menyebut langkah itu semestinya tidak dilakukan karena Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara resmi.
Tak hanya itu, bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap yang menjadi basis data penghitungan suara hasil Pemilu 2024. Ganjar menyebut Sirekap yang mengalami error bahkan failed membuat langkah mengajukan hak angket sangat wajar untuk menyelidiki masalah tersebut.
Ganjar menyebut ada juga kecurangan yang juga ditemukan selama tahapan pemilu, termasuk proses pemungutan suara yang melibatkan aparatur negara. "Untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan melalui hak angket itu paling bagus, paling fair," kata dia.
Oleh karena itu, Ganjar mengatakan dengan diproses melalui hak angket, nantinya akan ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa diakses oleh publik. Ganjar menyebut dari situ akan terlihat siapa yang melakukan kecurangan di Pemilu 2024.
"Nanti bisa dilihat siapa yang benar, jadi hak Angket menurut saya cara yang paling pas lah," kata Ganjar.
Pilihan Editor: Koalisi Perubahan Sepakat Dukung Hak Angket, Surya Paloh: Masing Sayang sama PDIP
