ICW dan KontraS Kirim Surat kepada KPU, Tagih Transparansi dan Akuntabilitas

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai masalah pemindaian data Sirekap tentang penghitungan suara sementara Pemilu 2024 berdampak pada kegaduhan di publik.

Tak hanya kegaduhan itu. Dua organisasi ini menyatakan ada dugaan kecurangan di hari pencoblosan, hingga tingginya angka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

"Beragam masalah tersebut memantik keraguan kami terkait kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2024.

Hari ini, ICW dan KontraS mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU. Surat itu berkaitan dengan permasalahan yang muncul sebelum dan sesudah pemilu. Surat itu, kata Egi, sebagai partisipasi masyarakat sipil dalam menagih transparansi dan akuntabilitas KPU.

"Kami meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran dari Sirekap dan Sikadeka," ujarnya.

Egi mengatakan, selain informasi soal sistem Sirekap dan Sikadeka, dua organisasi tersebut juga merespons kematian sejumlah petugas penyelenggara pemilu. "Kami pun menaruh perhatian pada meninggalnya petugas KPPS di berbagai daerah," tutur dia.

ICW dan KontraS mengamati angka kematian petugas ad hoc KPU per 21 Februari 2024, jumlah petugas meninggal telah mencapai 94 orang. "Lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Jumlah ini masih memiliki kemungkinan semakin besar," tutur Egi.

Sebab itu, Egi mengatakan mereka meminta KPU dapat terbuka kepada publik. Menjelaskan langkah antisipatif yang telah dilakukan hingga alasan mengapa masih ada korban dalam Pemilu 2024. "Sehingga fenomena meninggalnya petugas KPPS tidak kembali terulang," ucap dia. Ada juga teror dan intimidasi terhadap petugas KPPS pasca-tuntasnya hari pencoblosan. 

Perihal dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di lapangan, dua organisasi tersebut meminta supaya KPU transparan. Membuka datanya kepada publik tentang dugaan ketidaknetralan dan kecurangan. "Khususnya yang dilakukan oleh petugas KPPS," kata Egi.

Selain itu, kata Egi, ICW dan KontraS menunggu tindak lanjut KPU dalam merespons sejumlah masalah yang berkaitan dengan kredibilitas dan legitimasi kepercayaan rakyat pada pemilu.

Pilihan Editor: AHY Masuk Kabinet Jokowi, Herzaky Tegaskan Demokrat Tetap Akan Kritis dari Dalam