TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan belum pernah mendengar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY paham isu-isu agraria. Hal tersebut disampaikan setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.
"Secara singkat, sosok AHY belum pernah kita mendengar, mengetahui, paham masalah-masalah agraria," kata Ketua Majelis Pakar KPA Iwan Nurdin melalui pesan singkat pada Rabu, 21 Februari 2024. Menurut Iwan, hal yang sama juga terjadi dengan penunjukkan menteri-menteri ATR/BPN sebelumnya.
Iwan berkata Presiden Jokowi kerap menempatkan sosok yang kurang cocok dari sisi latar belakang sebagai menteri ATR/BPN. Contohnya, kata dia, seperti mantan panglima atau ekonom cum politikus yang tak memahami problem agraria. AHY sendiri merupakan mantan Mayor TNI yang pensiun dini pada 2016 lalu.
Akibatnya, ujar Iwan, hasil kerja Kementerian ATR/BPN selalu biasa-biasa saja. "Bahkan kalau menggunakan alat ukur capaian reforma agraria menurut Nawacita Jokowi, prestasi kementerian ini di bawah target," ucap dia.
Iwan menyayangkan penunjukan yang sering tidak sesuai itu. Padahal, kata dia, persoalan agraria di Tanah Air sangat serius dari sisi masalah dan bernilai strategis karena memiliki dimensi ekonomi, politik, dan hukum yang luas.
"Seharusnya kementerian ini diisi oleh sosok menteri yang mengenal masalah agraria, tata ruang, dan pertanahan dengan baik," kata Iwan. Menurutnya, hal itu akan membuat masalah-masalah pertanahan bisa diurai dengan cepat.
Iwan pun menganggap penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN di akhir masa pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan pertimbangan politik. "Sebab jika bersandarkan efektifitas pemerintahaan dalam mencapai target reforma agraria, lebih tepat mengangkat wakil menteri saja yang setidaknya sudah lebih paham," ucap Iwan.
Meski begitu, Iwan mengatakan AHY punya modal politik tersendiri melalui Partai Demokrat yang dia pimpin. "Khususnya anggota parlemen dan konstituen untuk memahami masalah dengan cepat," ujar Iwan.
Diketahui, AHY menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Jabatan baru AHY menandai kembalinya Demokrat ke pemerintah setelah berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, dalam Pilpres 2024.
Pilihan Editor: Ditanya Koordinasi dengan PDIP, Jokowi: Saya Tidak Ragu Tunjuk AHY sebagai Menteri ATR
