TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan melantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Rabu, 21 Februari 2024.
"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu," kata Ari melalui pesan singkat pada Selasa malam, 20 Februari 2024.
Sumber Tempo di Istana saat dihubungi pada Selasa, 20 Februari 2024, memastikan Jokowi akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam. Saat ini eks Panglima TNI itu menjabat Menteri ATR.
Kursi kosong yang ditinggalkan Hadi, akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, seperti dikonfirmasi sumber Tempo di Istana.
Selain pelantikan dua menteri, Ari mengatakan akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan dihadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan AHY siap memenuhi tugas jika mendapat panggilan Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. “Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara,” katanya saat dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 20 Februari 2024.
Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Adapun Hadi adalah Purnawirawan TNI AU yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Pria kelahiran 8 November 1963 menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada 2017 hingga 2021. Dia menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara antara Januari 2017 dan Januari 2018.
Dia merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara setelah Djoko Suyanto. Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.
Pilihan Editor: Menunggu Reshuffle Ke-8 Kabinet Jokowi, AHY Jadi Gabung di Akhir Masa Pemerintahan?
