Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Sukoharjo Antusias saat Pemungutan Suara Ulang, Ada Suguhan Es Teh hingga Vitamin

image-gnews
Beberapa pemilih mencoblos ulang di TPS 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad, 18 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Beberapa pemilih mencoblos ulang di TPS 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad, 18 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Sukoharjo - Pemungutan suara ulang (PSU) diselenggarakan di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya Sukoharjo pada Ahad, 18 Februari 2024. 

Pantauan Tempo, Ahad, 18 Februari 2024, PSU di Kabupaten Sukoharjo ada di TPS 32, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura. Meskipun ini merupakan coblosan ulang, warga tampak tetap antusias berdatangan ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Tercatat ada 263 pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS itu. Dari pukul 7.00 WIB, warga berdatangan ke TPS 32 untuk mencoblos. PSU di TPS itu untuk 2 surat suara yaitu pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota DPD. 

Mekanisme PSU berlangsung sama dengan pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari lalu. Jadwal pemungutan suara dimulai pukul 7.00 hingga 13.00 WIB. 

Pada PSU ini, selepas mencoblos para pemilih di TPS 32 tersebut mendapatkan es teh dan makanan yang disediakan oleh petugas. 

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Arief Wicaksono mengemukakan pelaksanaan PSU mulai dari pendistribusian logistik pemilu juga dijalankan sesuai perundangan yang berlaku. Tahapan itu mendapat pengawalan dari petugas pengamanan hingga sampai ke TPS.

"Semua sama, mulai dari surat undangan hingga surat suara namun untuk yang diulang hanya untuk 2 surat suara, Pilpres dan DPD. Nanti akan ada keterangan khusus ini PSU," ujar Arief ketika ditemui awak media di sela-sela pemungutan suara di TPS 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura. 

Menurut Arief, PSU di TPS 32 itu dilaksanakan atas dasar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo dari temuan petugas PPL ada pemilih yang hanya bermodalkan KTP ikut mencoblos di TPS 32. 

"Banyak faktor penyebab kondisi tersebut terjadi. Tidak dipungkiri juga KPPS ada kelelahan juga. Dari hasil mitigasi kami, dari KPPS memang sudah kenal dengan pemilih karena mereka berdomisili di sini. Ada faktor salah baca juga di berita bahwa hanya dengan menggunakan KTP boleh memilih," ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Eko Budiyanto mengatakan sampai saat ini hanya 1 TPS di Sukoharjo yang direkomendasikan untuk dilaksanakam PSU. Namun demikian, pihaknya akan melihat perkembangan karena masih ada tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

"Potensi ada, tapi semoga saja tidak ada lagi PSU. Ini masih ada rekapitulasi tingkat kecamatan. Kita lihat potensinya seperti apa," ungkapnya.

Adapun PSU di Kabupaten Sragen yang digelar di TPS 5 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, dilaksanakan untuk 2 surat suara yaitu pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan DPD. 

Penyelenggaraan PSU di Kabupaten Sragen ini diwarnai dengan pemberian vitamin untuk para petugas dan yang membutuhkan. Vitamin diberikan oleh jajaran Sie Dokkes Kepolisian Resor Sukoharjo yang mengawal pelaksanaan PSU hari itu. Mereka bersiaga di TPS itu dan melayani pemeriksaan kesehatan para petugas KPPS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kepolisian Resor Ajun Komisaris Besar Polisi Jamal Alam turut memantau langsung pelaksanaan PSU di TPS dengan jumlah DPT sebanyak 255 pemilih itu. Dia mengakui adanya PSU tersebut memang di luar prediksi. Namun dia memastikan pengamanan selama berlangsungnya PSU tetap maksimal. 

"Pengamanan kami lakukan di TPS 5 ini di samping tetap ada personel yang ditempatkan di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang saat ini sedang berlangsung rekapitulasi penghitungan suara," katanya. 

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sragen Prihantoro, antusias pemilih untuk mengikuti PSU tidak jauh berbeda dengan saat pemungutan suara Rabu lalu. 

"Ya antusias warga memang sangat luar biasa. Sama seperti saat pemungutan suara kemarin (Rabu)," katanya. 

Sementara PSU di Kabupaten Boyolali dilaksanakan di 4 TPS. Informasi itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti. 

"Dari keempat TPS itu PSU dilaksanakan karena ada warga dari luar Kabupaten Boyolali yang mencoblos di masing-masing TPS itu," ungkap Maya. 

Dia menyebutkan 4 TPS itu yakni TPS 7 Desa Mojolegi, Kecamatan Teras; TPS 16 Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali; TPS 2 Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo; dan TPS 13 Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel.

Di TPS 7 Desa Mojolegi, PSU dilakukan untuk 2 surat suara yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, serta pemilihan DPR RI. Adapun TPS 16 Desa Karanggeneng untuk 2 surat suara yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, serta pemilihan DPD. 

"Untuk TPS 2 Desa Kedunglengkong yaitu surat suara pemilihan presiden-wakil presiden. Lalu untuk TPS 13 Desa Urutsewu untuk surat suara pemilihan presiden-wakil presiden serta pemilihan DPD," jelasnya. 

SEPTHIA RYANTHIE 

Pilihan Editor: Real Count KPU Sementara, Puan Maharani Ungguli Adik Sasongko dan Aria Bima di Dapil Jateng V

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

11 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.