Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Petugas KPPS dan 2 Personel Ketertiban TPS Meninggal di Jawa Tengah

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Petugas KPPS menjalani perawatan di ruang rawat inap Puskesmas Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 15 Februari 2024. KPU Kabupaten Gorontalo mencatat 18 petugas KPPPS harus menjalani perawatan akibat sakit dan kelelahan pada pelaksanaan Pemilu 2024. ANTARA/Adiwinata Solihin
Petugas KPPS menjalani perawatan di ruang rawat inap Puskesmas Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 15 Februari 2024. KPU Kabupaten Gorontalo mencatat 18 petugas KPPPS harus menjalani perawatan akibat sakit dan kelelahan pada pelaksanaan Pemilu 2024. ANTARA/Adiwinata Solihin
Iklan

TEMPO.COSemarang – Sejumlah petugas dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024 meninggal setelah bertugas di wilayah Jawa Tengah. Mereka terdiri atas petugsa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan personel ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

Petugas KPPS yang meninggal ada empat orang. “KPPS yang meninggal dunia di Wonosobo satu orang, Kendal satu orang, dan Klaten dua orang,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, Jumat, 16 Februari 2024.

Kemudian petugas ketertiban TPS di Jawa Tengah sebanyak dua orang. “Petugas ketertiban TPS yang meninggal dunia di Purbalingga satu orangdan Sukoharjo satu orang,” kata dia.

Menurut dia, para petugas yang meninggal tersebut diduga lantaran mengidap penyakit penyerta. “Sakit komorbid, infonya,” sebut Handi.

Pada hari pencoblosan, para petugas pemilu itu bertugas sejak sehari sebelum hari H untuk persiapan. Di sejumlah TPS proses pencoblosan hingga penghitungan suara rampung saat dini hari. Di berbagai wilayah lain, sejumlah petugas juga dilaporkan meninggal dunia.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan - Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Syahrul Liswadi meninggal dunia diduga akibat kelelahan dalam menjalankan tugas.

“Ia benar, salah seorang anggota kita yaitu Ketua KPPS Gampong Kuta Bak Drien, saudara Syahrul Liswadi telah berpulang (meninggal dunia, red),” kata Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdya Iswandi di Blangpidie, Jumat, 16 Februari 2024 dilansir dari Antara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan Syahrul Liswadi meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024. Syahrul merupakan salah satu anggota KIP Abdya yang bertugas sebagai ketua KPPS di gampong atau desanya.

Menurut Iswandi, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kematian Syahrul. Namun, dia menduga Syahrul meninggal dunia akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

“Sebelumnya almarhum memang sudah sakit. Dua hari sebelum hari pemungutan dan perhitungan suara, almarhum sudah masuk ke salah satu rumah sakit di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Almarhum dikabarkan menderita sakit lambung,” katanya.

Meski dalam kondisi sakit, lanjut dia, Syahrul tetap bersemangat untuk menjalankan tugas sebagai ketua KPPS di desanya. Syahrul bahkan sempat mengikuti rapat koordinasi dengan KIP Abdya sehari sebelum hari pemungutan suara.

Pilihan Editor: Raja Juli PSI Ungkap Isi Perbincangan Saat Dipanggil Jokowi ke Istana

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

4 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

4 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

5 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

5 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

6 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.