TEMPO.CO, Jakarta - Penayangan film dokumenter Dirty Vote pada Ahad kemarin, 11 Februari 2024 mendapat respons dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Masing-masing kubu memiliki pandangan tersendiri. Apa tanggapan mereka?
Timnas Amin: Sumber pengetahuan masyarakat
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin mengapresiasi film Dirty Vote yang menyoroti berbagai kecurangan di Pemilu 2024.
Juru Bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengatakan, film tersebut menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat soal politik di Tanah Air.
“Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan melalui keterangan tertulis pada Ahad, 11 Februari 2024.
Iwan menyatakan film tersebut telah secara terang benderang mengungkap kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024.
Baca juga:
Film dokumenter itu, kata Iwan, bisa membantu masyarakat melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan tidak beretika mempermainkan demokrasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.
Hal tersebut mencakup para penguasa baik di cabang eksekutif, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, pemerintah daerah, hingga kepala desa.
Iwan pun meyakini bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa dalam Pemilu kali ini. Kecurangan itu, kata dia, tidak didesain dalam semalam dan juga tidak didesain sendirian. “Tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar,” ucap dia.
Meski mengatakan kecurangan itu direncanakan banyak orang, Timnas Amin menduga ada satu pihak yang bertanggung jawab atas desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama. “Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” kata Iwan.
Timnas Amin pun mengimbau agar masyarakat dapat menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kecurangan yang masif tersebut.
“Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat, dan culas,” ujar Iwan.
Selanjutnya: TKN Prabowo-Gibran: Bernada fitnah
