Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

image-gnews
Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono
Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono
Iklan

TEMPO.CO, Kediri - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Cafe Kios Domisili Sekitar, Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Minggu, 11 Februari 2024. 

Koalisi yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kediri, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Perhimpinan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) ini menyerukan kondisi darurat matinya demokrasi di Indonesia.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan kegiatan ini untuk merespon dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024. 

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor,” kata Danu.

Beberapa praktik tersebut antara lain; melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, serta menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi, menurut Danu, juga mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. 

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah Undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi. Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Ketua DPC GMNI Kediri Moh Abdur Roziqin mengatakan, Presiden Jokowi tidak sama seperti awal mula muncul. Hari ini yang terlihat adalah ambisi besar untuk mencapai tujuan pribadinya. 

"Kita tertipu dengan tampilan awal, yang seolah-olah beliau adalah orang baik, namun setelah mendapatkan kekuasaan rentan melakukan manipulasi publik demi kelancaran ambisi dan mencapai tujuannya," katanya. 

Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Wahyu Agus Hariadi mengatakan kegiatan ini merupakan respon tindakan semena-mena yang dilakukan oleh presiden jokowi untuk memuluskan dinastinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua PC PMII Kediri, Syaiful Amin menambahkan demokrasi di Indonesia hari ini dalam kondisi tidak baik, dan penyebabnya adalah Presiden Jokowi. "Ini sebagaimana pandangan para pakar politik dan guru-guru besar berbagai universitas, bahwa Jokowi adalah penyebab krisis ini,” katanya.

Selain berorasi, mimbar bebas itu juga diselingi nonton bareng film Dirty Vote karya Dandy Laksono, dan diakhiri dengan pernyataan sikap bersama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi ramainya kritik dari sivitas akademika berbagai kampus kepada dirinya. Jokowi menyatakan hal tersebut merupakan hak masing-masing orang untuk mengeluarkan pendapat.

“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Februari 2024 seperti disiarkan melalui keterangan video Sekretariat Presiden. Diketahui, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air menyuarakan kritik kepada Jokowi menyusul pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Menurut ayah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pernyataan sikap yang disampaikan para sivitas akademika itu tetap harus dihargai sebagai kritik. “Itu harus kita hargai ya,” ucap Jokowi.

HARI TRI WASONO
 

Pilihan Editor: Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembubaran Ibadah Rosario Mahasiswa di Tangsel, Wali Kota: Komunikasi yang Tersumbat

13 menit lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Pembubaran Ibadah Rosario Mahasiswa di Tangsel, Wali Kota: Komunikasi yang Tersumbat

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meminta seluruh ketua RT dan RW menjalin komunikasi yang lebih baik dengan warganya


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

57 menit lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Sejumlah Kasus Kematian di Kampus Akibat Penganiayaan, Terakhir Taruna di STIP Jakarta

2 jam lalu

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menghadirkan pelaku pembunuhan taruna STIP Marunda, Jakarta Utara, berinisial TRS dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution
Sejumlah Kasus Kematian di Kampus Akibat Penganiayaan, Terakhir Taruna di STIP Jakarta

Mahasiswa STIP Jakarta bernama Putu Satria Rastika dinyatakan meninggal setelah dianiaya seniornya. Ini bukan kejadian pertama kematian di kampus.


Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

2 jam lalu

Mahasiswa UGM menggelar aksi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balairung UGM Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia sudah menerapkan sistem UKT ini sejak 2013.


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

2 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

2 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Warga Tepis Isu Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Berdoa Rosario di Kampung Poncol

3 jam lalu

Polisi berjaga di kos-kosan mahasiswa Universitas Pamulang di Kampung Poncol, Tangerang Selatan. Tempo/Muhammad Iqbal
Warga Tepis Isu Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Berdoa Rosario di Kampung Poncol

Warga Kampung Poncol, Kelurahan Babakan Kota Tangerang Selatan menyebut mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) di wilayah ini kerap berkumpul.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

3 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

3 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?