Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

image-gnews
Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono
Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono
Iklan

TEMPO.CO, Kediri - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Cafe Kios Domisili Sekitar, Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Minggu, 11 Februari 2024. 

Koalisi yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kediri, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Perhimpinan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) ini menyerukan kondisi darurat matinya demokrasi di Indonesia.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan kegiatan ini untuk merespon dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024. 

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor,” kata Danu.

Beberapa praktik tersebut antara lain; melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, serta menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi, menurut Danu, juga mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. 

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah Undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi. Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Ketua DPC GMNI Kediri Moh Abdur Roziqin mengatakan, Presiden Jokowi tidak sama seperti awal mula muncul. Hari ini yang terlihat adalah ambisi besar untuk mencapai tujuan pribadinya. 

"Kita tertipu dengan tampilan awal, yang seolah-olah beliau adalah orang baik, namun setelah mendapatkan kekuasaan rentan melakukan manipulasi publik demi kelancaran ambisi dan mencapai tujuannya," katanya. 

Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Wahyu Agus Hariadi mengatakan kegiatan ini merupakan respon tindakan semena-mena yang dilakukan oleh presiden jokowi untuk memuluskan dinastinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua PC PMII Kediri, Syaiful Amin menambahkan demokrasi di Indonesia hari ini dalam kondisi tidak baik, dan penyebabnya adalah Presiden Jokowi. "Ini sebagaimana pandangan para pakar politik dan guru-guru besar berbagai universitas, bahwa Jokowi adalah penyebab krisis ini,” katanya.

Selain berorasi, mimbar bebas itu juga diselingi nonton bareng film Dirty Vote karya Dandy Laksono, dan diakhiri dengan pernyataan sikap bersama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi ramainya kritik dari sivitas akademika berbagai kampus kepada dirinya. Jokowi menyatakan hal tersebut merupakan hak masing-masing orang untuk mengeluarkan pendapat.

“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Februari 2024 seperti disiarkan melalui keterangan video Sekretariat Presiden. Diketahui, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air menyuarakan kritik kepada Jokowi menyusul pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Menurut ayah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pernyataan sikap yang disampaikan para sivitas akademika itu tetap harus dihargai sebagai kritik. “Itu harus kita hargai ya,” ucap Jokowi.

HARI TRI WASONO
 

Pilihan Editor: Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

2 jam lalu

Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

6 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

6 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

17 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

17 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

18 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

18 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

18 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

19 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.