Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Ribu Pemilih Disebut Bakal Tetap ke TPS Kuala Lumpur Meski Tak Masuk DPT

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Seorang wanita memberikan surat suaranya saat pemilihan negara bagian di Selayang, Malaysia 12 Agustus 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Seorang wanita memberikan surat suaranya saat pemilihan negara bagian di Selayang, Malaysia 12 Agustus 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Indonesia di Malaysia melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 pada hari ini, Ahad, 11 Februari 2024. Menurut perwakilan yayasan Migrant CARE Indonesia yang berada di negeri jiran, ada ratusan ribu orang yang akan tetap menyambangi Tempat Pemilihan Sementara (TPS) di ibu kota Malaysia itu meski tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo yang mengungkapkan ada sekitar 223 TPS di Kuala Lumpur yang melayani lebih dari 223 ribu pemilih. “Di Kuala Lumpur, Pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024 dan ada sekitar 223 TPS, TPS ini melayani 223 ribu pemilih,” kata Wahyu melalui pesan suara dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Ahad, 11 Februari 2024.

Namun, Wahyu mengatakan jumlah tersebut belum termasuk para pekerja migran yang datang ke TPS meski belum terdaftar di DPT. “Dan ini belum termasuk teman-teman pekerja migran yang sebagian besar datang dan mereka tidak terdaftar di DPT,” ucap Wahyu.

Wahyu pun memperkirakan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kuala Lumpur bakal membengkak. Adapun DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun belum terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Mekera dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS setempat ditutup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahyu mengklaim ada sekitar 150 ribu pemilih di daerah Kuala Lumpur yang belum masuk DPT dan akan menunggu agar bisa mencoblos. “Kemarin malam saya berjumpa Pak Duta Besar (Malaysia), diperkirakan sekitar 150 ribu pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang. Mereka akan menunggu mulai jam 2 siang,” ucap Wahyu.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan Kuala Lumpur menjadi kota di luar negeri dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) terbesar di Pemilu 2024. Pemilih di Kuala Lumpur mencapai angka 447.258. Angka tersebut terdiri dari 249.616 laki-laki dan 197.642 perempuan. Sementara itu, jumlah TPS di Kuala Lumpur berjumlah sebanyak 672 buah yang tersebar di seluruh ibu kota Malaysia itu.

Pilihan Editor: Soal Kabar Dugaan Korupsi Pesawat Mirage oleh Prabowo, Rosan Cek ke Amerika dan Greco

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

9 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

3 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

6 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

6 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

6 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

7 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

9 hari lalu

Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO
KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.