TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis menuntut pemilihan umum atau Pemilu 2024 menjadi semacam momentum dalam menghentikan praktik impunitas kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Pegiat HAM menilai, alih-alih memberikan keadilan bagi korban, pemerintah saat ini malah membiarkan terduga pelaku pelanggaran HAM berat menempati jabatan-jabatan publik.
“Pelaku harus diadili di pengadilan yang adil tanpa hukuman mati. Impunitas yang terus dipelihara merusak kepercayaan publik dan menandakan tindakan semacam itu bisa dilakukan tanpa konsekuensi,” kata Zaky Yamani, juru kampanye Amnesty International Indonesia, dalam sebuah diskusi, dikutip dari keterangan pada Jumat, 9 Februari 2024.
Suciwati, istri mendiang aktivis HAM, Munir Said Thalib, menyoroti budaya impunitas masih dipelihara oleh pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mencontohkan kasus pembunuhan Munir 2004 hingga kini tidak pernah diusut tuntas oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara signifikan. Mereka hanya punya niat ingin menyelesaikan tetapi tidak pernah melaksanakannya,” kata Suciwati dalam diskusi yang sama di Bandung.
Ardi Manto, peneliti dari Imparsial, juga mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir negara telah mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara sistematis. Pengabaian ini memberi ruang dan kesempatan kepada terduga pelanggar HAM untuk melenggang bebas. “Kami sudah sering ingatkan hal ini,” kata Ardi.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang para capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum memperlihatkan komitmen mereka dalam perlindungan HAM. Komentar KontraS muncul usai debat capres edisi pertama pada 12 Desember 2023.
"Kami tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar," kata Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis pada 13 Desember 2023.
Anies dalam pemaparannya dalam debat pertama capres berfokus pada prinsip negara hukum. Anies menjelaskan fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 lalu.
Prabowo lebih banyak bercerita soal kisahnya berkarir sebagai prajurit. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu punya catatan historis penculikan aktivis pada 1997-1998 dan pelanggaran HAM berat.
Ganjar lebih menyoroti permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, sampai hak atas fasilitas pendidikan. Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengangkat wacana soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.
Pilihan Editor: Dua Lembaga Survei Sebut Prabowo-Gibran Unggul Jelang Pencoblosan Pilpres
