TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berbagai kampus terus menerus gencar kriitk Jokowi, kemudian muncul dugaan narasi tandingan yang meminta rektor untuk memberi testimoni kinerja pemerintahan Jokowi. Beberapa rektor mengakui diminta dan didatangi polisi untuk membuat video testimoni berkedok wawancara. Ini tanggapan Mahfud Md dalam acara “Tabrak Prof!”
Calon wakil presiden Mahfud Md. mengakui menerima laporan adanya operasi menekan sejumlah rektor di kampus guna meredam petisi akademisi yang mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan sejumlah rektor diminta untuk membuat testimoni soal pemerintah Jokowi yang baik.
“Rektor-rektor ini diminta menyatakan sikap untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” kata Mahfud, dalam keterangan tertulis, Senin malam, 5 Februari 2024. Mahfud mengungkapkan soal adanya operasi itu ketika berdialog di Yogyakarta dalam acara bertajuk “Tabrak Prof”.
"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat," katanya, lagi.
Sebelumnya, dalam Laporan Koran Tempo edisi Selasa, 6 Januari 2024, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, juga bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian untuk membuat rekaman video. Video yang diminta adalah pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Selain Ferdinandus, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto juga mengaku mendapatkan hal serupa. Gregorius mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp untuk membuat testimoni tentang kinerja. Hal tersebut ia sampaikan di program salah satu media televisi swasta, Kompas TV, pada Selasa petang, 6 Februari 2024.
Adapun Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Hardi Winoto juga mengaku didatangi oleh polisi di rumahnya. Dilansir dari Koran Tempo, pada Jumat sore, 2 Februari 2024 ia mendapati dua polisi berseragam menyambangi rumahnya di Kabupaten Demak. Hardi mengatakan bahwa maksud kedatangan polisi tersebut adalah untuk membuat video semacam testimoni perihal kebaikan pemerintah Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud Md pun mengatakan bahwa perguruan tinggi tak perlu takut akan tekanan tersebut. Kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan, itu tidak mudah karena sampai sore ini, sudah 59 perguruan tinggi yang terus dan akan terus setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika.
Selain itu, Mahfud Md mengatakan kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. "Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud dilansir dari antaranews.com.
Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat. "Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu. Memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," katanya lagi.
Mahfud Md pun mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan sivitas akademika yang sampaikan Petisi Bulaksumur UGM yang telah memulai lebih dulu untuk menyatakan sikap. "Oleh sebab itu, karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama," ujarnya.
ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | KORAN TEMPO | JAMAL ABDUN ANSHR | EKA YUDHA | IKHSAN RELIUBUN
Pilihan Editor: Mahfud Md Akui Dapat Laporan Soal Operasi Menekan Rektor untuk Bilang Jokowi Baik
