TEMPO.CO, Jakarta - Sivitas akademika Universitas Indonesia atau UI menyampaikan ke resahan dan prihatin terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024.
Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. "Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," kata Harkristuti di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Januari 2024.
Menurut Harkristuti, sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kemudian, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup.
Harkristuti juga mengungkapkan keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan yang telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa.
"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," kata Harkristuti.
Pihaknya juga mengaku resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu. "Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan," kata Harkristuti.
Harkristuti mengisahkan Mr Soepomo, salah seorang perumus Konstitusi UUD 1945 dan Rektor UI tahun 1951-1954 yang pernah berpesan agar sivitas akademika Universiteit van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat, dapat merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. "Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya pun mengutuk segala bentuk tindakan yang. menindas kebebasan berekspresi, kemudian menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Selanjutnya, menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
Dan terakhir, pihaknya menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. "Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," ucap Harkristuti.
Pilihan Editor: Banjir Kritik Akademisi UGM hingga UII, Jokowi: Setiap Orang Boleh Bicara
