TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, merespons positif pengunduran diri Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hikam menilai mundurnya Mahfud memiliki urgensi berkaitan momentum dan etika politik untuk mencegah konflik kepentingan.
“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa, 30 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Hikam menyatakan keputusan Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan calon presiden Ganjar Pranowo. Pencalonan Mahfud sebagai menteri di kabinet, Hikam menilai, menjadi sasaran tudingan lawan politik.
“Karena pencalonan Mahfud sebagai cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik,” kata dia.
Mahfud Md menyatakan mundur akan sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyebut surat pengundurannya secara resmi akan diserahakan ke Presiden Jokowi ketika bertemu langsung.
“Saya akan mundur secara terhormat, dan saya akan sampaikan langsung ketika bertemu Presiden,” ujar Mahfud pada sela kampanye di Lampung pada Rabu, 31 Januari 2024.
Dia mengatakan dirinya akan mundur dan pamit secara baik-baik kepada Presiden Jokowi. Surat pengunduran diri secara resmi akan dia berikan kepada presiden secara langsung.
"Dulu diangkat dengan penuh kepercayaan, sehingga saya bekerja dengan hati-hati. Insya Allah baik. Saya akan pamit dengan penuh penghormatan kepada beliau," kata Mahfud.
Pilihan Editor: Hasto PDIP Sebut Risma Tak Mau Data Bansos Kemensos Dipolitisasi
