TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini tak mau penyaluran bantuan sosial atau bansos dipolitisasi. Risma yang merupakan kader PDIP itu, disebut Hasto, memiliki integritas.
“Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2024.
Baca juga:
Hasto menyebut Risma juga tidak dilibatkan dalam kebijakan penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Akibatnya, Hasto menduga muncul beras dari bulog yang ada stiker pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang viral di media sosial.
“Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ucapnya.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan Tri Risma juga bercerita kepada dirinya kalau di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah tidak nyaman. Hasto juga menyebut bekas Walikota Surabaya itu sampai harus diperiksa dulu ketika mau rapat. Namun, Hasto tidak menjelaskan detail pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.
“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto.
Dinukil dari Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Program bansos ini diduga untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Program tersebut justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan. Dua narasumber Tempo, salah satunya seorang pejabat teras Kemensos, menyebutkan Risma tak diundang dalam rapat yang membahas bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan bansos.
Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Pilihan Editor: Tim Ganjar-Mahfud Klaim Kesulitan Sewa Bus untuk Kampanye Akbar di GBK
