Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KAHMI Anggap Opsi Rusun Bentuk Keberpihakan Heru ke Eks Warga Kampung Bayam

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Presidium Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Jakarta Utara, Triyono mengungkapkan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah memberikan hak tempat tinggal bagi eks warga Kampung Bayam, diantaranya Rumah Susun (Rusun) Nagrak serta beberapa opsi rusun lain, termasuk rusun baru di Priok yang akan dibangun tahun 2025.

Menurutnya, penawaran tersebut merupakan fakta bahwa Heru peduli dan berpihak terhadap kepentingan warganya. Triyono pun menyesalkan persoalan Kampung Bayam dijadikan komoditas politik oleh sekelompok orang.

"Prinsip dasarnya adalah bahwa hak warga sudah diberi. Ini fakta kalau Pj Heru memberikan atensi yang solutif untuk warga Kampung Bayam. Relokasi ke Nagrak dan sebagainya, bahkan akan dibikinkan rusun baru, ini sebuah keberpihakan terhadap hak warga" ujar Triyono di Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024.

Triyono mengatakan, warga yang saat ini bertahan di Kampung Susun Bayam (KSB) mestinya memahami aturan penempatan KSB sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi mereka di kemudian hari.

"Saya melihat oh ini ini alasan kenapa Pj Heru pilih relokasi ke tempat lain, atau bikin rusun baru. Kasihan warganya kalau maksa sekarang masuk rusun itu (KSB), mereka nabrak-nabrak aturan. Tawaran itu kan win-win solution," ungkapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, Triyono pun menyesalkan sikap PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dinilai lamban menuntaskan persoalan tersebut. Padahal, kata dia, Jakpro seharusnya mempersiapkan regulasinya dengan matang sebelum tempat itu dideklarasikan sebagai KSB.

"Kan malah kesannya, Pj malah kena getahnya nih, apalagi jadi bahan politik, yang tidak paham duduk masalah, yang penting kelihatan sok berpihak lalu mereka bicara di publik. Maka, saya juga ingatkan, warga jangan sampai kena hasutan oknum oknum dan politisi yang cuma manfaatin situasi," sebutnya.

"Sebagai warga Jakarta Utara, saya sangat risih melihat dagelan politik yang dimainkan oknum dengan memanfaatkan masyarakat awam, padahal sejatinya mereka sekarang sudah bisa tinggal dengan nyaman di lokasi yang sudah disiapkan di Nagrak dan sebagainya," pungkasnya.

Diketahui, polemik Kampung Susun Bayam hingga kini terus bergulir. Heru Budi pun telah menawarkan setidaknya 3 solusi. Yakni tinggal di dua rusun yang sudah ada, serta akan dibangunkan rusun baru pada 2025 nanti.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Legislator Minta Kapal Ikan Non-Tuna di Pelabuhan Benoa Segera Direlokasi

18 jam lalu

Legislator Minta Kapal Ikan Non-Tuna di Pelabuhan Benoa Segera Direlokasi

Komisi VI DPR dukung percepatan pembangunan Bali Maritime Tourism Hub


BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

19 jam lalu

BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.


Bamsoet Apresiasi Perkembangan Bisnis Wikinara

20 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Perkembangan Bisnis Wikinara

Wikinara merupakan perusahaan network marketing terdaftar di Kementrian Perdagangan RI yang fokus dalam pemasaran produk nutrisi, kecantikan dan alat kesehatan.


Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM

20 jam lalu

Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM

Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

20 jam lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

20 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.


Bupati Kotawaringin Timur Turunkan Tim Telusuri Pelabuhan Batu Bara di Luwuk Bunter

21 jam lalu

Bupati Kotawaringin Timur Turunkan Tim Telusuri Pelabuhan Batu Bara di Luwuk Bunter

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menurunkan tim untuk menelusuri pelabuhan batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga yang diprotes warga.


Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

22 jam lalu

Program Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero), terus memberikan dampak positif bagi pertanian di Indonesia.


Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

23 jam lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

23 jam lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN