TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara ihwal alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membagikan bantuan sosial. Menurut Ari, pembagian bansos itu karena terkait dengan cadangan pangan – yang memungkinkannya mengajak pejabat Bulog dan Badan Pangan.
“Nggak ada. Bukan karena status kepartaian Risma di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024.
Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran sudah menyuarakan kritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.
Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan tidak dilibatkannya Risma dalam pembagian bansos sudah diketahui semua orang.
“Jarum jatuh di Istana. Jangan dipikir kita tidak tahu," kata Watubun. "Jadi ya sudah sekarang gunakan hape, mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," kata dia saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat 26 Januari 2024.
Dari berbagai sumber Majalah Tempo, edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pengamat menyebut pembagian bansos yang disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dipercaya dapat untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Menanggapi berbagai kontroversi itu, Ari Dwipayana mengatakan bansos merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dari APBN untuk merespons dampak el nino dan harga pangan yang tinggi. “Dari rakyat juga,” katanya.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membagikan bansos untuk tahun ini pertama kali diserahkan langsung oleh Jokowi pada 2 Januari 2024 di Cilacap. Jokowi mengupayakan bantuan pangan atau bansos ini dapat berjalan hingga Juni 2024.
Untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM. Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK.
Pilihan Editor: PDIP Akan Kerahkan Satgas Cakra Buana untuk Awasi Pemberian Bansos
