TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Komarudin Watubun, mengatakan akan mengerahkan satuan tugas (satgas) Cakra Buana untuk mengawasi pemberian bantuan sosial (bansos).
Ia menegaskan dalam waktu dekat akan melangsungkan apel besar satgas Cakra Buana. Satgas ini, kata Watubun, tidak mewakili kepartaian tapi bergerak independen.
"Jadi ya sudah sekarang gunakan hp (handphone), mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," kata Watubun ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.
Hal ini diungkapkan Watubun merespons adanya dugaan politisasi bansos menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Ia pun meyakini kalau kekuatan besar rakyat tidak dapat dilawan. Watubun mengatakan harapan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini pun harus diperjuangkan, jangan sampai justru menjadi perusak reformasi.
"Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Watubun juga mengomentari peran Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma sebagai pihak terkait dalam pemberian bansos justru tidak terlihat.
Watubun mengakui jika Risma tak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir-akhir ini. "Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan," katanya.
Watubun mengatakan, semua informasi saat ini sangat terbuka, sehingga dia mengibaratkan jika jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat. "Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu," katanya.
Sementara Mensos Risma sendiri enggan berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Menukil Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Dari berbagai sumber Tempo, penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Namun anehnya program bansos tak melihat Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
Selanjutnya: Dua narasumber Tempo…
