Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temuan Pemilih Ganda di New York, Jubir Timnas Amin Soroti Kinerja KPU

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin (Timnas Amin) Ramli Rahim turut berkomentar ihwal temuan pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri (DPT LN) di PPLN New York. Hal tersebut membuat pihaknya mawas sebab rentan disalahgunakan.

"Tentu saja, karena itu harus kami. Kami juga mohon agar Allah bantu kami menjaganya," kata Ramli saat dihubungi pesan pesan WhatsApp, Jumat, 26 Januari 2024. 

Ramli mengatakan kasus serupa berkaitan dengan DPT ini sudah pernah juga disoroti pihaknya, bahkan sejak DPT dikeluarkan pertama kali. Ia mengklaim pihaknya membawa data-data ganda hingga DPT yang sudah tidak ada lagi pemilihnya. 

"Teman-teman sudah membawa data-data ganda dan data pemilih yang sudah tidak ada, apakah meninggal atau apa itu. Jadi sudah di sampaikan ke KPU semua," kata Ramli. 

Ramli mengatakan dengan dugaan kasus DPT ini mencuat mendekati masa Pilpres artinya KPU tidak bekerja. Jadi, rakyat harus memainkan perannya untuk mengingatkan KPU. 

"Kalau masih ditemukan, berarti KPU tidak kerja. Dan ya memang rakyat harus mengingatkan KPU," kata Ramli.

Ramli mengingatkan kalau KPU bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan bekerja untuk kandidat capres sehingga ia meminta KPU menjalan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. "KPU bekerja untuk rakyat Indonesia, KPU bekerja harus betul-betul penjaga pemilu ini pemilu yang baik," kata dia. 

Amin harap banyak pemantau TPS

Ramli mengurai dengan situasi ini, perlu banyak pemantau Pilpres turun hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuannya, memastikan setiap pemilih yang datang ikut memilih. 

"Jumlahnya sama dengan yang dihitung di TPS. dan hasil perhitungan di TPS sama dengan yang diumumkan KPU pusat," kata Ramli. "Jadi kita beharap makin banyak aktivis yang memantau pemilu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden sudah menyatakan boleh berpihak 

Ramli menurutkan mengapa diperluka banyak aktivis yag memantau pemilu di lapangan. Pasalnya Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan pendapat kalau presiden boleh ikut kampanye dan berpihak. 

"Jadi dulu beliau cawe-cawe, sekarang beliau menyatakan keberpihakan. Dan keberpihakan ini bisa dimaknai sebagai upaya menekan semua pihak agar memenangkan 02," kata Ramli.  

Dalam akun instagram @migrantcare, video singkat yang diunggah pada Selasa, 22 Januari 2024 disebutkan ada sejumlah pemilih ganda dalam Data Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) Pemilu 2024 New York, Amerika Serikat. Hal tersebut didapatkan Migrantcare dari laporan diaspora Indonesia yang berada di Newyork, Amerika Serikat.  

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kalau dalam laporan yang diterima pihaknya, ada nama yang berganda dengan nomor urut beruntut. Wahyu mengatakan nama-nama ganda tersebut menjadi masalah karena memiliki kesempatan mencoblos dengan dua metode berbeda.

"Nama-nama yang sama dengan mengikuti pemungutan suara dengan dua metode berbeda. Satu Kotak Suara Keliling (KSK) dan satunya TPS," kata Ramli.

Dalam daftar nama yang berunut tersebut, kata Wahyu, ia memastikan nama tercantum dengan nama spesifik sehingga dipastikan bukan orang yang berbeda. Ia juga menyoroti satu daftar nama yang tercantum di DPT LN, namun nama yang bersangkutan ternyata sudah tidak tinggal di LN lagi. "Sudah kembali ke tanah air," katanya

Ihwal DPT ganda Newyork ini,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan pihaknya tengah melakukan klarifikasi. "Sedang di klarifikasi, di Newyork toh," katanya saat ditemui di Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024. 

Pilihan Editor: Bagaimana Cara Pindah Daerah Coblosan alias DPT?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 jam lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.


KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.