Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temuan Pemilih Ganda di New York, Jubir Timnas Amin Soroti Kinerja KPU

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin (Timnas Amin) Ramli Rahim turut berkomentar ihwal temuan pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri (DPT LN) di PPLN New York. Hal tersebut membuat pihaknya mawas sebab rentan disalahgunakan.

"Tentu saja, karena itu harus kami. Kami juga mohon agar Allah bantu kami menjaganya," kata Ramli saat dihubungi pesan pesan WhatsApp, Jumat, 26 Januari 2024. 

Ramli mengatakan kasus serupa berkaitan dengan DPT ini sudah pernah juga disoroti pihaknya, bahkan sejak DPT dikeluarkan pertama kali. Ia mengklaim pihaknya membawa data-data ganda hingga DPT yang sudah tidak ada lagi pemilihnya. 

"Teman-teman sudah membawa data-data ganda dan data pemilih yang sudah tidak ada, apakah meninggal atau apa itu. Jadi sudah di sampaikan ke KPU semua," kata Ramli. 

Ramli mengatakan dengan dugaan kasus DPT ini mencuat mendekati masa Pilpres artinya KPU tidak bekerja. Jadi, rakyat harus memainkan perannya untuk mengingatkan KPU. 

"Kalau masih ditemukan, berarti KPU tidak kerja. Dan ya memang rakyat harus mengingatkan KPU," kata Ramli.

Ramli mengingatkan kalau KPU bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan bekerja untuk kandidat capres sehingga ia meminta KPU menjalan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. "KPU bekerja untuk rakyat Indonesia, KPU bekerja harus betul-betul penjaga pemilu ini pemilu yang baik," kata dia. 

Amin harap banyak pemantau TPS

Ramli mengurai dengan situasi ini, perlu banyak pemantau Pilpres turun hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuannya, memastikan setiap pemilih yang datang ikut memilih. 

"Jumlahnya sama dengan yang dihitung di TPS. dan hasil perhitungan di TPS sama dengan yang diumumkan KPU pusat," kata Ramli. "Jadi kita beharap makin banyak aktivis yang memantau pemilu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden sudah menyatakan boleh berpihak 

Ramli menurutkan mengapa diperluka banyak aktivis yag memantau pemilu di lapangan. Pasalnya Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan pendapat kalau presiden boleh ikut kampanye dan berpihak. 

"Jadi dulu beliau cawe-cawe, sekarang beliau menyatakan keberpihakan. Dan keberpihakan ini bisa dimaknai sebagai upaya menekan semua pihak agar memenangkan 02," kata Ramli.  

Dalam akun instagram @migrantcare, video singkat yang diunggah pada Selasa, 22 Januari 2024 disebutkan ada sejumlah pemilih ganda dalam Data Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) Pemilu 2024 New York, Amerika Serikat. Hal tersebut didapatkan Migrantcare dari laporan diaspora Indonesia yang berada di Newyork, Amerika Serikat.  

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kalau dalam laporan yang diterima pihaknya, ada nama yang berganda dengan nomor urut beruntut. Wahyu mengatakan nama-nama ganda tersebut menjadi masalah karena memiliki kesempatan mencoblos dengan dua metode berbeda.

"Nama-nama yang sama dengan mengikuti pemungutan suara dengan dua metode berbeda. Satu Kotak Suara Keliling (KSK) dan satunya TPS," kata Ramli.

Dalam daftar nama yang berunut tersebut, kata Wahyu, ia memastikan nama tercantum dengan nama spesifik sehingga dipastikan bukan orang yang berbeda. Ia juga menyoroti satu daftar nama yang tercantum di DPT LN, namun nama yang bersangkutan ternyata sudah tidak tinggal di LN lagi. "Sudah kembali ke tanah air," katanya

Ihwal DPT ganda Newyork ini,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan pihaknya tengah melakukan klarifikasi. "Sedang di klarifikasi, di Newyork toh," katanya saat ditemui di Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024. 

Pilihan Editor: Bagaimana Cara Pindah Daerah Coblosan alias DPT?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

53 menit lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.


Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.


KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg


Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

2 jam lalu

Warga Papua dengan pakaian tradisional dari suku yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua, saat berpartisipasi dalam pemilihan presiden di TPS 21, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.


Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

3 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

6 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.