TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti status kenegarawanan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas pernyataan mengenai keberpihakan presiden dalam pemilu. Walau mendapat respons kritis dari publik, celah aturan yang memungkinkan presiden berpihak dan berkampanye dalam kontestasi politik dianggap menjadi alasan Jokowi terang-terangan menunjukan dukungan ke salah satu kandidat.
“Yang harus jadi perhatian presiden adalah jiwa negarawan. Kalau berjiwa negarawan, kepentingan untuk masyarakat, bangsa, dan negara bukan dukung-mendukung,” kata Ujang, dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia saat dihubungi pada Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulang kali disuarakan kubu rival.
Dalam keterangan pers usai menyerahkan secara simbolis pesawat C-130 J-30 Super Hercules ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam acara pagi tadi, Presiden ditemani Prabowo – yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, juga menyerahkan dua jenis pesawat tempur lain hasil perbaikan, yakni helikopter Fennec dan helikopter Panther AS565 MBE.
“Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan selain pejabat publik, dia juga pejabat politik. Mengenai konflik kepentingan, dia menyebut yang paling penting adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Ujang saat dihubungi pada Rabu mengatakan, pernyataan Jokowi itu tampak sudah diukur untuk mengerek elektabilitas Prabowo-Gibran yang mandek di angka 40 persenan lebih. Prabowo-Gibran menargetkan menang satu putaran di pilpres 2024. Syarat menang satu putaran adalah 50 persen plus satu.
Menurut Ujang, netralitas Jokowi dapat dipertanyakan publik. Tetapi jika aturan memungkinkan untuk kampanye dengan prasyarat cuti tidak dan menggunakan fasilitas negara, tidak ada yang bisa menghentikan presiden. “Makanya dia turun gunung, kampanye langsung,” katanya.
Sigi Indikator Politik pada Desember 2023, menunjukan elektabilitas Prabowo-Gibran 46 persen. Sementara Ganjar Pranowo - Mahfud Md mencapai 26 persen dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di angka 21 persen.
Hujan Kritik dari Berbagai Kalangan
Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi soal netralitas. Ia menyerahkan kepada pakar sekaligus publik langsung soal pandangan Jokowi.
"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.
