TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan akan melakukan upaya pencegahan korupsi dengan pendekatan sistematik dan realistik. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam acara Paku Integritas yang diselenggerakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rabu malam, 17 Januari 2024.
Prabowo mengatakan, pendekatan sistematik dan realistik itu bisa dimulai dengan menjamin kualitas hidup dan menaikan gaji pejabat yang memegang anggaran besar.
"Menurut pandangan saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo saat memaparkan komitmennya di Gedung Merah Putih KPK.
Mengacu pada negara maju, Prabowo mengatakan pejabat sipil seperti hakim agung dijamin kehidupannya oleh negara. Di sana hakim Mahkamah Agung memiliki gaji paling tinggi. Sehingga menurut Prabowo pejabat tersebut tidak ada potensi korupsi.
"Ini yang saya katakan pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini direksi perusahaan swasta dan BUMN gajinya lebih besar dari Panglima TNI, hingga menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan.
"Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya," kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan, Indonesia mampu menerapkan apa yang ia komitmenkan. Sebab Indonesia merupakan negara kaya. Dengan demikian, menurutnya saat ini Indonesia harus menegakkan undang-undang yang harusnya ditegakkan.
"Kita tidak perlu menunggu delik pengaduan. Seorang pejabat yang memegang jabatan penting harus transparan. Saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi jika pelaporan tidak jujur. Seluruh kekayaan harus dilaporkan," kata Prabowo.
Pilihan Editor: Jokowi Groundbreaking Masjid Negara di IKN, Bisa Tampung 61 Ribu Jemaah
