TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin bergulir kencang. Wacana pemakzulan Jokowi tersebut muncul akibat dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, contohnya adalah nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi dan intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, seberapa mungkinkah pemakzulan terjadi?
Arga Pribadi Imawan, dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan bahwa ada pertanyaan penting yang luput dalam wacana pemakzulan Jokowi. “Bagi saya ada salah satu pertanyaan kunci yang seharusnya menjadi renungan publik, yaitu ‘mengapa sekarang?’”, katanya kepada tempo.co, Rabu, 17 Januari 2024.
Arga menyayangkan gerakan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat yang menurutnya agak terlambat dalam merespons wacana tersebut. “Karena dengan putusan MK, nepotisme MK, kemudian intervensi KPK itu sebetulnya sudah menjadi tanda tanya besar,” ujar Arga.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa lambatnya respons tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya telah terjadi perbedaan suara-suara aktivis. “Bagi saya (petisi 100) agak cenderung lambat, responsnya ini menunjukkan bahwa sebelum momentum ini telah terjadi keretakan suara-suara aktivis,” katanya.
Kemudian, Arga mengaitkan wacana pemakzulan Jokowi dengan kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, ada wacana untuk memakzulkan SBY dan Boediono karena terlibat dalam kasus korupsi Bank Century di akhir masa periode pertama pemerintahan SBY. Menurut Arga, situasi sekarang sama.
“Ini sama, menjelang akhir. Menurut saya ini suatu hal yang lumrah karena bagaimanapun itu 10 tahun berkuasa juga menunjukkan power yang begitu kuat,” kata Arga.
Di sisi lain, Arga mengatakan bahwa kontestasi politik saat ini didominasi oleh kekuatan elite partai. “Kemudian kontestasi menunjukkan bahwa tidak terlalu kuat dalam akar rumput, tetapi di elit makin kuat,“ ujarnya.
Namun, jika melihat soal waktu pemakzulan, Arga menilai bahwa pemakzulan akan sulit tercapai. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan proses pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945. “Kalau melihat probabilitas, dengan masa pemilu yang sangat pendek dan proses yang panjang, menurut saya pemakzulan agak sulit terwujud,” kata dia.
Ia pun membeberkan alasan lainnya, menurut Arga, sulitnya pemakzulan terwujud juga karena di dalam DPR sudah dipenuhi oleh koalisi yang mengusung Jokowi. Ditambah lagi dengan manuver Jokowi yang menggandeng partai oposisi untuk masuk ke pemerintahan. “Jadi, kondisi pemakzulan melalui DPR akan sulit kemungkinannya,” ujar Arga.
Walau begitu, pada Pemilu 2024 mendatang Arga berharap bahwa pemilih harusnya lebih cerdas dalam memilih informasi. “Urgensi pemilu adalah bagaimana pemilih harus cerdas melihat sosok di balik calon-calon presiden,” ujarnya.
Selain itu, Arga berharap ke depannya pemilih muda bisa lebih peduli terhadap pengawasan kinerja eksekutif dan legislatif. Menurut survei yang dilakukannya di Election Center Fisipol UGM, ia menemukan bahwa pemilih tak peduli dengan kinerja eksekutif dan legislatif. “Pemilih muda cenderung acuh tak acuh dengan pengawasan kinerja eksekutif dan legislatif, itu yang menjadi pekerjaan rumah penting kita,” kata Arga.
Sebelumnya, isu pemakzulan Jokowi pertama kali digulirkan oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Ia membuka opsi pemakzulan Jokowi jika dugaan campur tangan dalam Pilpres 2024 terbukti benar. Kemudian seratus tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 pun menyuarakan hal yang sama karena dugaan penyalahgunaan konstitusi.
Pilihan Editor: Siapa Tokoh Tergabung di Petisi 100 yang Usulkan Pemaksulan Jokowi? Berikut Keseratus Namanya
