TEMPO.CO, Jakarta -Istana membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengangkat jutaan calon pegawai negeri sipil seperti klaim Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Pengangkatan itu disebut akan terealisasi jika putranya Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto, menang di pilpres 2024.
"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi Tempo pada Selasa, 16 Januari 2024.
Ari mengatakan perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama, untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
"Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," katanya.
Sebelumnya tersebar video Sekda Pemkab Takalar Hasbi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024.
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski demikian ia menyampaikan bagi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS tahun ini.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (Cawapres Gibran Rakabuming Raka) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK," ucapnya dalam rekaman tersebut.
Saat dihubungi Tempo pada Selasa, Ari menjelaskan, kebijakan Pemerintah mengenai Rekruitmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden ke publik tanggal 5 Januari 2024. Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini.
Tindakan Bawaslu Daerah
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga mengampanyekan Prabowo-Gibran di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
"Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah," kata anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin, 15 Januari 2024, seperti dilansir Antara.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekda Pemerintah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.
"Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Tempo belum bisa menghubungi Sekda Takalar untuk klarifikasi.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Anies Baswedan soal Pengancaman di Media Sosial: Bukan Kebebasan Berbicara
