TEMPO.CO, Jakarta - Saling sanggah persoalan bantuan sosial atau bansos antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran masih terjadi. Kali ini anggota TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo mempertanyakan kekhawatiran kubu Ganjar soal pendistribusian bansos selama masa kampanye Pemilu 2024.
Dradjad mengatakan, persoalan distribusi bansos selama ini dikoordinasi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasis dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Dradjad mengatakan bansos merupakan program pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kata dia, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," ujar dia.
Polemik soal bansos ini berawal dari pernyataan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang mengusulkan sebaiknya pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres 2024.
Menurut dia, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal ini menguntungkan pasangan calon tertentu.
"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Namun Todung kemarin membantah narasi yang menyebut pihaknya meminta agar menghentikan pemberian bansos sampai Pilpres selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Todung pun menanggapi kampanye Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan yang menyebut seolah-olah bansos adalah dari kantong Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Padahal kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran bansos ini," kata Todung.
Pilihan Editor: Jadi Polemik, TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usul Penghentian Penyaluran Bansos
