TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," ujar Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Desember 2023.
Menurut advokat senior itu, TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Namun dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI. "Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata dia.
Sebelumnya, Ahad, 31 Desember 2023, TPN Ganjar-Mahfud sempat dikritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena disebut mengusulkan penundaan pembagian bansos.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Grace Natalie mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin. Grace mengaku merasa kasihan jika penyaluran bansos ditunda.
“Mungkin temen-temen yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi kalau yang menggantungkan dan ditunda berasa banget efeknya. Janganlah kasihan masyarakat," kata Grace saat ditemui di Jakarta.
Lagi pula, kata dia, bansos sudah dianggarkan melalui APBN untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagian dari mereka pun menunggu adanya bansos dari pemerintah.
"Kalau itu diambil, kasihan hak-hak masyarakat yang menunggu atau betul-betul bergantung pada bansos itu. Jadi, sebaiknya jangan ditunda karena memang sudah dianggarkan, dan ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan," ujarnya.
Jokowi Teruskan Bantuan Pangan
Sementara itu Presiden Joko Widodo berjanji melanjutkan program bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Juni 2024 jika kondisi APBN mencukupi.
Hal itu disampaikan presiden ketika berkunjung ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu kemarin, untuk memastikan bantuan pangan CBP tersalurkan dengan baik kepada para penerima manfaat.
“Nanti kalau APBN saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni, setuju mboten (tidak)?,” kata Jokowi seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden bertanya kepada warga apakah telah mendapat bantuan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan. “Saya ingin menanyakan, semuanya sudah dapat yang 10 kilo? Sudah dipegang semuanya?” tanya Presiden kepada para penerima manfaat yang hadir.
Masyarakat yang hadir di Gudang Bulog Munjung Agung merupakan penerima manfaat tambahan, yang baru pertama kali menerima bantuan pangan tersebut.“Yang paling penting Januari sudah diterima, nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret,” tutur Presiden Jokowi.
Pilihan Editor: Sindir soal Bansos dari Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud Tuding Zulhas Lakukan Politisasi Bansos
