Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kodim Boyolali Tegaskan Tak Ada Unsur Politis di Kasus Penganiayaan terhadap Relawan Ganjar-Mahfud

image-gnews
Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo (kiri) menunjukkan buku pedoman netralitas TNI. Ia menegaskan tidak ada unsur politis dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota TNI Yonif 408/Sbh terhadap warga yang diduga simpatisan atau relawan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Boyolali. Foto diambil di Makodim Boyolali, Ahad, 31 Desember 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo (kiri) menunjukkan buku pedoman netralitas TNI. Ia menegaskan tidak ada unsur politis dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota TNI Yonif 408/Sbh terhadap warga yang diduga simpatisan atau relawan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Boyolali. Foto diambil di Makodim Boyolali, Ahad, 31 Desember 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Boyolali - Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo menegaskan tidak ada unsur politis dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota TNI Yonif 408/Sbh terhadap relawan Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud MD di Kabupaten Boyolali. 

"Berdasarkan info sementara, peristiwa terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman kedua belah pihak," ungkap Wiweko saat menggelar konferensi pers di Makodim Boyolali, Jawa Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. 

Ia memastikan sampai dengan saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas TNI terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang (UU). 

"Saya memegang buku pedoman netralitas TNI yang juga dipegang oleh seluruh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sebagai pedoman bahwa kita tetap netral. Ini adalah buku pedoman kita dan sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah Kasad sudah jelas, netralitas TNI adalah harga mati," ucap dia. 

Belum ada tersangka

Soal kasus penganiayaan tersebut, Wiweko mengatakan saat ini masih ditangani jajaran polisi militer di Denpom IV/4 Surakarta. Ia menyebut hingga kini sudah ada 15 anggota TNI Yonif 408/Sbh yang diperiksa. Namun sejauh ini belum ada penetapan tersangka. 

“Berapa orang yang ditetapkan tersangka akan dikonfirmasikan langsung pada Denpom IV/4 Surakarta. Saat ini proses hukum masih berlanjut,” katanya.

Namun ia menegaskan TNI angkatan darat akan mengambil tindakan secara profesional terhadap para anggotanya jika nantinya terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya juga menyayangkan dan menyesalkan adanya tidak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. 

Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi adanya berita-berita yang tidak benar (hoaks) yang beredar di masyarakat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya mengimbau kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaxs dengan tujuan memecah belah hubungan TNI dan masyarakat yang sudah terjalin baik," ucap dia. 

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuat statemen atau opini di luar fakta sehingga dapat mengganggu harmonisasi khususnya di Kabupaten Boyolali. 

"Kami berkomitmen, marilah kita sama-sama menjaga pemilu damai sebagaimana yang sudah kita gaungkan bersama-sama sampai dengan pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024," katanya. 

Komandan Batalyon Infanteri Raider 408/SBH Kompi Senapan B Boyolali l Letkol Inf Slamet Hardianto menegaskan biaya perawatan para korban penganiayaan itu telah ditanggung sepenuhnya oleh pihaknya.

"Seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh kami. Termasuk yang rawat jalan," terangnya. 

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Kasus Penganiayaan terhadap Relawan Ganjar-Mahfud, Kodim Boyolali Bantah Ada Korban Meninggal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

44 menit lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

1 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

8 jam lalu

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Ahmad Wahid bersama Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan di Kampus STIP Marunda, Jakarta Utara, Jumat, 3 Mei 2024. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peristiwa meninggalnya Rio, salah satu mahasiswa di STIP menjadi evaluasi bersama bagi Kemenhub.


Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.


5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

1 hari lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.


Ramai Film Vina, Polda Jabar Masih Cari Pelaku Pembunuhan di Cirebon yang Buron

1 hari lalu

Poster Film Vina sebelum 7 Hari. Dee Company
Ramai Film Vina, Polda Jabar Masih Cari Pelaku Pembunuhan di Cirebon yang Buron

Pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam, Polisi hingga saat ini masih mencari 3 pelaku yang masih berstatus DPO.


Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

2 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.


Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.


Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

2 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.