Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Singgung Pemerintah Soal Informasi Ketersediaan Pupuk Usai Dibahas di Debat Capres

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (keempat kanan) tertawa saat berdialog dengan generasi milenial dan GenZ di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2023. Dalam dialog tersebut Ganjar mendengar keluhan kaum muda seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga membangun bisnis serta memberikan motivasi kepada mereka agar dapat berprestasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (keempat kanan) tertawa saat berdialog dengan generasi milenial dan GenZ di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2023. Dalam dialog tersebut Ganjar mendengar keluhan kaum muda seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga membangun bisnis serta memberikan motivasi kepada mereka agar dapat berprestasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Ganjar Pranowo, mengatakan pemerintah menyebarkan informasi ketersediaan pasokan pupuk usai isu tersebut dibahas dalam debat capres Pemilu 2024 pekan lalu. Namun, menurut dia, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

"(Pemerintah) menyampaikan kepada masyarakat, tenang pupuk ada. Itu bahasa yang saya dengar," kata Ganjar dalam acara Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 19 Desember 2023. 

Awalnya, Ganjar bercerita mengenai debat pertama capres 12 Desember 2023 lalu. Saat itu, saingan Ganjar, yaitu Prabowo Subianto, menanyakan ihwal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah saat Ganjar masih menjabat gubernur di provinsi itu.

Kala itu Ganjar merespons Prabowo dengan menyatakan bahwa kelangkaan pupuk juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Usai debat, kata Ganjar, dia menerima informasi bahwa pemerintah mengumpulkan penyuluh hingga distributor pupuk untuk menyebarkan informasi bahwa pasokan pupuk masih terjaga.

Akan tetapi, Ganjar berujar bahwa fakta yang dia ketahui di lapangan tidak demikian. "Tapi faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu," ucap Ganjar.

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa, 12 Desember lalu, Prabowo bertanya kepada Ganjar soal keluhan para petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, khususnya di Jawa Tengah. Menurut Prabowo, para petani meminta agar pengadaan pupuk dapat disederhanakan

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kalimantan Timur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar menyinggung hal itu mengingat Prabowo pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.

Ganjar pun sempat menilai Prabowo kurang bepergian jauh atau dapat diartikan tak cukup mengeksplorasi banyak tempat di Indonesia terkait kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi. 

"(Soal) Pupuk. Saya sampai ditanya sama Pak Prabowo di debat kemarin. Sayangnya, beliau pikniknya saja kurang jauh," kata Ganjar pada Kamis, 14 Desember 2023.

Ganjar mengatakan dirinya terbiasa mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat di akar rumput. Menurut dia, hal itu dilakukan karena dirinya juga berasal dari kalangan bawah. "Dikiranya itu (kelangkaan pupuk) terjadi di kampung saya saja (di Jawa Tengah). Tidak. Untungnya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Untungnya saya berkeliling dan mendengarkan langsung dari pelaku (petani) yang ada di paling bawah," kata dia.

Pilihan Editor: Mensesneg Pratikno Soal Mayor Teddy Ajudan Prabowo Subianto: Faislitas Melekat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

3 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

3 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

6 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.