TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut pemerintah mulai mengintervensi KPK sejak kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP yang menyeret eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 2017 silam. Agus mengatakan kala itu dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara.
“Saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden saat itu ditemani Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Saya heran, biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima, ini kok sendirian,” kata Agus dalam program Rosi, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 1 Desember 2023.
Jokowi saat itu, kata Agus, memanggilnya untuk meminta penghentian kasus Setya Novanto. “Saya masuk (ruangan) beliau (Jokowi) sudah teriak hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan kasus Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu yang terseret kasus e-KTP,” ujar dia.
Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015-2019. Dilansir dari situs Ikatan Alumni (Ika) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Agus lahir di Magetan, Jawa Timur pada 1 Agustus 1956. Dia meraih gelar insinyur teknik sipil dari ITS pada 1984. Kemudian, dia melanjutkan studi ke Hult International Business School (Arthur D Little), Boston, Amerika Serikat pada bidang Business Administration dan dinyatakan lulus pada 1991.
Sesuai bidang ilmu yang ditempuh, Agus Rahardjo memiliki cita-cita menjadi kontraktor. Namun, dia kemudian memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Beragam posisi strategis pernah diduduki Agus di Bappenas, di antaranya Direktur Pendidikan, Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan, serta Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2010-2015.
Agus Rahardjo disebut berperan melakukan reformasi dan modernisasi pelayanan publik di tingkat pusat hingga daerah. Salah satu inovasi yang dilakukannya saat menjadi Kepala LKPP adalah merilis e-Katalog untuk proses pengadaan barang/jasa. Terobosannya itu pun sempat dinilai baik oleh eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Prestasi Agus Rahardjo Selama di KPK
Pengalaman di birokrasi memantapkan Agus Rahardjo untuk mendaftar menjadi calon pimpinan (capim) KPK dan bersaing dengan 500 orang pendaftar. Hingga akhirnya Agus menjadi satu dari 10 orang yang diajukan presiden ke DPR untuk menjadi capim lembaga antirasuah itu.
Pada Kamis, 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK. Dia diketahui menjadi orang pertama yang menjadi pimpinan tertinggi KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum.
Di era kepemimpinan Agus, KPK menggelar 87 operasi tangkap tangan (OTT) selama 2016-2019. Dari jumlah itu, sebanyak 327 orang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi angka itu belum termasuk hasil pengembangan perkara.
Selain itu, Agus dan empat pimpinan KPK lainnya mendirikan 9 koordinator wilayah, semacam cabang yang fokus di daerah-daerah tertentu di Indonesia. “Ada orang-orang tertentu yang berkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu,” kata Wakil Ketua KPK kala itu, Laode Muhammad Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
Agus Rahardjo cs juga mewariskan gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang diresmikan pada 26 November 2018. “Kami ingin mewariskan ACLC sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi negara-negara lain,” ujar Syarif.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Istana Bilang Pertemuan Jokowi dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi Kasus Tak Ada di Agenda Resmi Presiden
